Results 41 to 50 of about 18,572 (190)
FORMULASI DELIK ZINA DALAM RANCANGAN KUHP
Semarang Law Review (SLR), 2022 Formulasi delik zina dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, karena itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana formulasi delik zina dalam KUHP dan formulasi delik zina dalam RKUHP ...
Bayu Bramantyo +2 more
openaire +1 more source
Analysis of User Sentiment of Twitter to Draft KUHP [PDF]
Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi, 2020 Twitter is one of social media where its user can share many responses for a phenomenon through a tweet. This research used 5000 tweets from Twitter users in Bahasa Indonesia with keyword “RUU KUHP(Draft Law of KUHP)” from 16th of September until 22nd of September 2019.
Nawang Indah Cahyaningrum +5 more
openaire +1 more source
Language and Linguistics Compass, Volume 19, Issue 6, November/December 2025.ABSTRACT Language diversification and change can be studied using phylogenetic modelling of families over thousands of years, or by close observation of changes unfolding over a few decades at the community level. While the phylogenetic approach uses data from hundreds of languages to make cross‐linguistic generalisations, community‐level studies of ...
John Mansfield
wiley +1 more source
PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WVS DAN KUHP NASIONAL
Abstract Perkembangan kejahatan modern mendorong perlunya pembaruan hukum pidana, termasuk pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Artikel ini membahas perbandingan pertanggungjawaban pidana korporasi antara KUHP warisan Belanda (KUHP WvS) dan KUHP Nasional Indonesia yang baru.
Yefta Chintya Nababan +2 more
openaire +4 more sources
IBLAM Law ReviewKitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen penting dalam sebuah sistem negara hukum. Karena eksistensi KUHP yang berlaku akan menjadi aturan dan pedoman bagi masyarakat dalam bernegara.
Eva Mardiana
doaj +1 more source
Jurnal LitigasiTulisan ini akan mengkaji tentang sejauh mana pengaturan pelanggaran HAM berat dalam KUHP 2023 berdampak pada keberlakuan asas-asas yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 sebagai UU khusus.
Larasati Dwi Rizqiqa +2 more
doaj +1 more source
Masalah-Masalah Hukum, 2020 Rancangan KUHP yang baru mempromosikan ‘hukum yang hidup’ (hukum adat) sebagai dasar pemidanaan sekaligus memperluas pemaknaan atas asas legalitas. Insiasi ini juga menunjukkan upaya negara untuk melakukan inkorporasi hukum non-negara kedalam sistem ...
Tody Sasmitha Jiwa Utama
doaj +1 more source
S, PENERAPAN PASAL MAKAR 106 KUHP JO 55 AYAT (1) KUHP PERKARA ALEXANDER WORLAKA
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Republik Maluku Selatan merupakan organisasi yang terlarang tertuang dalam Keputusan Darurat Sipil Tentang Aktifitas Organisasi Front Kedaulatan Maluku Republik Maluku Selatan, yang di dalamnya membicarakan tentang eksistensi negara Republik Maluku Selatan pada saat Negara Indonesia terbentuk pada mulanya, dan sampai hari ini menurut hukum dan ...
openaire +1 more source
Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila
Unes Journal of Swara JustisiaHarus diakui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih berlaku di Indonesia merupakan peninggalan rezim kolonialisme dan imperialisme Belanda yang telah menjajah negeri ini selama 350 Tahun.
Alam Suryo Laksono Alam, B. Patmawanti
doaj +1 more source
Jurnal LitigasiHukum pidana Indonesia telah mengalami pembaruan sejak diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru pada 2023 lalu. Pembaruan tersebut tidak terkecuali pada ketentuan tindak pidana perkosaan yang diatur pada Pasal 473 ayat (1 ...
Chusnus Tsuroyya +1 more
doaj +1 more source