Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru [PDF]
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2023 Isu kekerasan seksual terus berkembang sebagaimana perkembangan kejahatan terkait kekerasan seksual. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.
Leony Sondang Suryani, Ahmad Ghozi
openaire +2 more sources
Piracy off The Coast of Indonesia: Potential Implications on The Craft Industry
Brawijaya Law Journal, 2020 Piracy off Indonesia may implicate on craft, a significant non-oil foreign exchange earner in the country’s economic development. For instance, piracy may affect tourists’ use of cruise ships, the exportation of craft products, and the importation of raw
Kalu Kingsley Anele
doaj +1 more source
IMPLIKASI TINDAK PIDANA DILUAR KUHP KAITAN NYA DENGAN PASAL 103 KUHP DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA [PDF]
, 2021 Penelitian ini berjudul Implikasi Tindak Pidana Diluar Kuhp Terhadap Fungsi Dan Peranan Pasal 103 Kuhp Dalam Rangka Pembangunan Hukum Indonesia, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHP Kaitanya dengan ...
Qodrat Burhannudin Syah, Muhammad
core +1 more source
Islamic Criminal Subtance in the RUU- KUHP ( Review of legal politics of RUU-KUHP)
Syiah Kuala Law Journal, 2023 Islamic law, especially jinayah (Islamic criminal law) is a legal system, which cannot be ignored in a country where the majority of the population is Muslim. Enacting the law for adherents of a religion is basically a form of religious adherence to their religion.
openaire +1 more source
Jurnal Litigasi, 2022 Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama berdasarkan KUHP Indonesia dan Israel Penal Law 5737-1977.
Sanba Sheda Octora Pasaribu +1 more
doaj +1 more source
Delik Pengelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Kerena Pekerjaanya. [PDF]
, 2023 Istilah delik merupakan suatu istilah yang sudah umum dikenal dalam bidang hukum, teritama dalam bidang hukum pidana. Delik (tindak pidana) penggelapan merupakan salah satu kelompok tindak pidana yang diatur dalam KUHP.
Ferky Fernando Engka
core
REORIENTASI SANKSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA
Jurnal USM Law Review, 2020 Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimanakah reorientasi formulasi yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah ...
Rizqi Purnama Puteri +2 more
doaj +1 more source
Perbuatan pidana kesusilaan dalam rancangan undang-undang KUHP
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 2004 As an independent and sovereignty country, Indonesia should arrange KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) to avoid loss of criminalities that have been increasing.
Sri Hartini
doaj +1 more source
KEABSAHAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN HUKUM PIDANA MELALUI PERPPU DAN PERMA
Arena Hukum, 2013 KUHP yang berlaku sekarang berasal dari “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie” 1918dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto UU Nomor 73 Tahun1958.
Amiruddin Amiruddin
doaj +1 more source
PENDEKATAN KEADILAN MELALUI SILAISME DAN STANDARISASI PIDANA (PENYUSUNAN POLA PIDANA)
Masalah-Masalah Hukum, 2013 “Sila” itself in Pancasila is misinterpreted, making it difficult to be actualized. Sila, properly interpreted as a doctrine/precept supported by freedom is referred as “Silaism”.
So Woong Kim
doaj +1 more source