Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2023 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna delik penodaan agama dalam pasal 156A KUHP dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif.
Lonna Yohanes Lengkong, Tomson Situmeang
doaj +1 more source
Islamic Criminal Subtance in the RUU- KUHP ( Review of legal politics of RUU-KUHP)
Syiah Kuala Law Journal, 2023 Islamic law, especially jinayah (Islamic criminal law) is a legal system, which cannot be ignored in a country where the majority of the population is Muslim. Enacting the law for adherents of a religion is basically a form of religious adherence to their religion.
openaire +1 more source
Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023
Al-Manhaj, 2023 The purpose of this research is to examine the new Criminal Code (KUHP) introduced in 2023. The research methodology used is a juridical-empirical approach, employing a descriptive research design to provide an overview of the newly enacted KUHP by the ...
Parningotan Malau
doaj +1 more source
Jurnal Litigasi, 2022 Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama berdasarkan KUHP Indonesia dan Israel Penal Law 5737-1977.
Sanba Sheda Octora Pasaribu +1 more
doaj +1 more source
REORIENTASI SANKSI PIDANA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI INDONESIA
Jurnal USM Law Review, 2020 Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimanakah reorientasi formulasi yang seharusnya atas sanksi pidana terhadap korporasiKUHP sekarang ini belum mengatur masalah ...
Rizqi Purnama Puteri +2 more
doaj +1 more source
KEABSAHAN PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN HUKUM PIDANA MELALUI PERPPU DAN PERMA
Arena Hukum, 2013 KUHP yang berlaku sekarang berasal dari “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie” 1918dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto UU Nomor 73 Tahun1958.
Amiruddin Amiruddin
doaj +1 more source
PENDEKATAN KEADILAN MELALUI SILAISME DAN STANDARISASI PIDANA (PENYUSUNAN POLA PIDANA)
Masalah-Masalah Hukum, 2013 “Sila” itself in Pancasila is misinterpreted, making it difficult to be actualized. Sila, properly interpreted as a doctrine/precept supported by freedom is referred as “Silaism”.
So Woong Kim
doaj +1 more source
POTENSI ANCAMAN PIDANA MELAKUKAN KERUMUNAN DI TENGAH PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA
Jurnal Litigasi, 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ancaman pidana yang melakukan kerumunan di tengah pandemi COVID-19 menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui ancaman pidana (penjara ataupun denda) terhadap yang melakukan kerumunan
Musa Darwin Pane
doaj +1 more source
Perbuatan pidana kesusilaan dalam rancangan undang-undang KUHP
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 2004 As an independent and sovereignty country, Indonesia should arrange KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) to avoid loss of criminalities that have been increasing.
Sri Hartini
doaj +1 more source
IMPLIKASI TINDAK PIDANA DILUAR KUHP KAITAN NYA DENGAN PASAL 103 KUHP DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA [PDF]
, 2021 Penelitian ini berjudul Implikasi Tindak Pidana Diluar Kuhp Terhadap Fungsi Dan Peranan Pasal 103 Kuhp Dalam Rangka Pembangunan Hukum Indonesia, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHP Kaitanya dengan ...
Qodrat Burhannudin Syah, Muhammad
core +1 more source