Results 11 to 20 of about 18,572 (190)
Ketentuan TPKS dalam KUHP Baru [PDF]
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2023 Isu kekerasan seksual terus berkembang sebagaimana perkembangan kejahatan terkait kekerasan seksual. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.
Leony Sondang Suryani, Ahmad Ghozi
exaly +3 more sources
Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP dengan Pasal 252 KUHP 2023
Taruna LawIn Indonesia, the practice of black magic is not new. Although the practice is opposed to religion because it associates partners with God, it is still carried out by people who want to achieve their goals practically or harm someone.
Aisyah Zafira
doaj +2 more sources
PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT [PDF]
, 2021 Indonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara
Arafat, Muhammad Rusli, Nurchaesar, Dyka
core +1 more source
Alauddin Law Development Journal, 2022 Tindak pidana pembelaan terpaksan (noodweer) dalam pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang ...
Andi Ayyub Putrawan Ulki +1 more
doaj +1 more source
ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL
Masalah-Masalah Hukum, 2023 Ketentuan sistem pemidanaan bagi korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum pidana khusus dan KUHP Nasional. Terdapat banyak ketentuan baru dalam KUHP Nasional yang terkait dengan korporasi.
Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati
doaj +1 more source
Delik Zina Controversy in the Kuhp
GIC Proceeding, 2023 Laws are compiled and made based on various considerations and adapted to the circumstances as well as the needs of society, based on this, the Indonesian government officially establishes a new Criminal Code (KUHP). The new Criminal Code is now registered through Law Number 1 of 2023.
Sohibul Hizbullah +2 more
openaire +1 more source
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023 This research was conducted using a normative juridical approach because it uses secondary data as the main data source, which is based on primary legal materials, namely the criminal law code, law no. 36 of 2009 concerning Health, secondary legal material in the form of references to several existing journals, notes and other sources.
Fauziah Lubis +2 more
openaire +1 more source
PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, Volume 46, Issue 2, Page 160-176, November 2023., 2023 Abstract This paper examines legal efforts to criminalize same‐sex sexualities between consenting adults by conservative Muslim movements in Indonesia, epitomized by the Constitutional Court of Indonesia's 2016 Judicial Review on the Indonesian Penal Code, continuous resistance to the Sexual Violence Law, and the current Indonesian Penal Code. Based on
Febi R. Ramadhan
wiley +1 more source
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (KAJIAN TERHADAP PIDANA MATI DALAM RUU KUHP)
Jurnal Litigasi, 2020 Sejumlah aturan hukum pidana di Indonesia terdapat pidana mati di dalamnya, termasuk dalam KUHP, pidana mati menuai pro dan kontra dalam penerapannya, banyak negara-negara di dunia sudah tidak lagi mempertahankan pidana mati, namun Indonesia ...
Tia Ludiana
doaj +1 more source
Piracy off The Coast of Indonesia: Potential Implications on The Craft Industry
Brawijaya Law Journal, 2020 Piracy off Indonesia may implicate on craft, a significant non-oil foreign exchange earner in the country’s economic development. For instance, piracy may affect tourists’ use of cruise ships, the exportation of craft products, and the importation of raw
Kalu Kingsley Anele
doaj +1 more source