Results 11 to 20 of about 20,640 (183)

Makna delik penodaan agama dalam pasal 156a KUHP dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP [PDF]

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2023
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna delik penodaan agama dalam pasal 156A KUHP dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif.
Lonna Yohanes Lengkong, Tomson Situmeang
doaj   +3 more sources

EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (KAJIAN TERHADAP PIDANA MATI DALAM RUU KUHP) [PDF]

Jurnal Litigasi, 2020
  Sejumlah aturan hukum pidana di Indonesia terdapat pidana mati di dalamnya, termasuk dalam KUHP, pidana mati menuai pro dan kontra dalam penerapannya, banyak negara-negara di dunia sudah tidak lagi mempertahankan pidana mati, namun Indonesia ...
Tia Ludiana
doaj   +2 more sources

Rekonstruksi Konsep Makar Dalam Kuhp Nasional (Perbandingan KUHP Lama Terhadap Pengaturan Pemberontakan)

Jurnal Kompilasi Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia saat ini masih menggunakan warisan hukum kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan falsafah bangsa Indonesia. Pembaharuan KUHP telah dilakukan dan KUHP Nasional baru resmi diberlakukan pada tahun 2026. Dalam konteks tindak pidana keamanan negara, KUHP lama membedakan antara makar
Yuni Ristanti
exaly   +2 more sources

SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM [PDF]

Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, 1970
Abstrak Artikel ini membahas tentang  sanksi hukum terhadap santet dalam rancangan undang-undang kuhp dan hukum islam. Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1. Apa dampak yang ditimbulkan akibat perilaku santet di masyarakat? 2. Bagaimana sanksi hukum santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP?
Muliati M, Irfan Irfan
openaire   +2 more sources

Criminal Law Reform: Restorative Justice and Child Protection in the 2023 Criminal Code (KUHP)

Ius Poenale
This study examines criminal law reform in relation to the application of restorative justice and child protection under the 2023 Criminal Code (KUHP).
Oci Senjaya, Indra Yudha Koswara
exaly   +3 more sources

Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Warta Dharmawangsa
Boby Daniel Simatupang, Dwi Suci Amaniarsih   +1 more
exaly   +2 more sources

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA: PIDANA BARAT (KUHP) DAN PIDANA ADAT [PDF]

, 2021
Indonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara
Arafat, Muhammad Rusli, Nurchaesar, Dyka
core   +1 more source

Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

Alauddin Law Development Journal, 2022
Tindak pidana pembelaan terpaksan (noodweer) dalam pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang ...
Andi Ayyub Putrawan Ulki, Ade Darmawan Basri   +1 more
doaj   +1 more source

Delik Zina Controversy in the Kuhp

GIC Proceeding, 2023
Laws are compiled and made based on various considerations and adapted to the circumstances as well as the needs of society, based on this, the Indonesian government officially establishes a new Criminal Code (KUHP). The new Criminal Code is now registered through Law Number 1 of 2023.
Sohibul Hizbullah, Silfia Hanani, Nofiardi Nofiardi   +2 more
openaire   +1 more source

An ontological struggle: Islamic political theology and the criminalization of same‐sex sexuality in Indonesia

PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, Volume 46, Issue 2, Page 160-176, November 2023., 2023
Abstract This paper examines legal efforts to criminalize same‐sex sexualities between consenting adults by conservative Muslim movements in Indonesia, epitomized by the Constitutional Court of Indonesia's 2016 Judicial Review on the Indonesian Penal Code, continuous resistance to the Sexual Violence Law, and the current Indonesian Penal Code. Based on
Febi R. Ramadhan
wiley   +1 more source