Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015) [PDF]
, 2017 Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan ...
Hariyana, T. D. (Trinas) +1 more
core
PENEGAKAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM MELALUI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG
Majalah Hukum Nasional, 2018 Yurisprudensi hakim Mahkamah Agung (MA) diperlukan untuk menemukan hukum dibalik aturan perundangan yang ada, semua itu dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hal inilah yang memunculkan masalah hukum, karena hakim tidak mendasarkan bunyi teks perundangan.
null Islamiyati +3 more
openaire +1 more source
Membentuk Madrasah Diniyah sebagai Alternatif Lembaga Pendidikan Elite Muslim bagi Masyarakat
Modeling: Jurnal Program Studi PGMI, 2016 Diniyaa Madrasaa as a non-formal educational institutions based on religious activities which are carried out at evening after formal school hours.
Zulfia Hanum Alfi Syahr
doaj +1 more source
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140 /PK/PDT/2015 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN SUPERSEMAR [PDF]
, 2016 Pasal 35 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menyatakan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ...
Annesa Alwaris Desky
core
PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA AGAMA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN
Adliya, 2019 Abstrak Tulisan ini menjelaskan tentang peran hakim di Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman dalam proses penegakan hukum. Peran hakim di Peradilan Agama dituntut mampu untuk menyediakan ruang dalam penegakan hukum melalui proses ...
Suwanda Suwanda
doaj +1 more source
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3228 K/PDT/2016 DALAM KAITANNYA DENGAN PENOLAKAN GUGATAN PENGGUGAT [PDF]
, 2018 ABSTRAKEVA MUNIRA :STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH 2018 NOMOR 3228 K/PDT/2016 DALAM KAITANNYA DENGAN PENOLAKAN GUGATAN PENGGUGAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 63) pp.,app.,biblDr.
EVA MUNIRA
core
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2020 There are several decisions of the Constitutional Court (MK) regarding judicial review which are not only difficult to implement in practice but also followed-up in a variety of ways. Several norms in the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), are some of those that are often petitioned for review at the Constitutional Court ...
openaire +3 more sources
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SELEKSI DAN PENGANGKATAN HAKIM TINGKAT PERTAMA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 [PDF]
, 2018 Amandemen UUD NRI 1945 Ke-III membagi Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan supremasi hukum dan cheks and balances dalam rangka mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang independen, termasuk dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim tingkat pertama yang ...
Azanil Fajri
core
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN MEDIASI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008
Jurnal Mercatoria, 2017 Penyelesaian perselisihan (perkara) perdata yang sederhana, cepat dengan biaya ringan adalah dambaan kita semua. Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai gejala social dalam masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan untuk ...
Fitra Dewi Nasution, Ferry Aries Suranta
doaj
Diversi, 2018 Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan ...
Ramma Hadi Saputra, Trinas Dewi Hariyana
doaj +1 more source