Results 91 to 100 of about 51,971 (187)

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah [PDF]

, 2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan calon tunggal pada Pilkada dan bagaimana proses penyelesaian perselisihan calon tunggal pada Pilkada oleh Mahkamah ...
Rahasia, R. T. (Ramar)
core  

CONFLICT OF INTEREST KETUA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TELAAH PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Journal of Excellence Humanities and Religiosity
  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menuai pro-kontra, pasalnya putusan tersebut memuat konflik kepentingan (conflict of interest) Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman).
Anggar Putra, Saiful
semanticscholar   +1 more source

Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. [PDF]

Heliyon, 2021
Ardi R, Tobing DH, Agustina GN, Iswahyudi AF, Budiarti D.   +4 more
europepmc   +1 more source

Ketidakpastian Praktik Hukum Acara dan Variasi Amar Putusan Pengujian Formil

Jurnal Konstitusi
amar putusan uji formil di luar ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memperlihatkan fenomena ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan perkara yang diatur Pasal 36 Peraturan Mahkamah ...
Ilhamdi Putra, Beni Kharisma Arrasuli
doaj   +1 more source

RE-EVALUASI GAYA PENULISAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Arena Hukum, 2019
The demand for judicial institutions, especially the constitutional court, to provide strong legal arguments and considerations is part of the importance of legal reasoning which implies constitutional interpretation.
Bisariyadi Bisariyadi
doaj   +1 more source

Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi [PDF]

, 2017
Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.
Arundhati, G. B. (Gautama)
core  

Pemberhentian Presiden Dan/atau Wakil Presiden dalam Kaitannya dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia [PDF]

, 2017
Terdapat 2 (dua) permasalahan yang berkaitan dengan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianut di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945.
Miru, I. R. (Ikhsan)
core   +2 more sources

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart dan Ronald Dworkin

IBLAM LAW REVIEW
This article focuses on the Constitutional Court decision no. 90/PUU-XXI/2023 which has attracted a lot of attention from experts and practitioners in the field.
Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, I. Joesoef   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa

Binamulia Hukum
Eksistensi dari lembaga yudisial tertinggi yang bertugas sebagai penegak konstitusi lahir sejak adanya amandemen pasca reformasi yang menentang semua tidak perilaku korupsi, nepotisme dan kolusi di antara para penyelenggara negara yang telah membenamkan ...
S. Susianto
semanticscholar   +1 more source

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan UndangUndang

Jurnal Konstitusi, 2016
Why Constitutional Court verdict Number. 92/PUU-X/2012 attractive to serve as an object of research? The main reason is, there is a problem that is visible on   the implementation of the Decision.
Fajar Laksono, Anna Triningsih, Ajie Ramdan, Indah Karmadaniah   +3 more
doaj   +1 more source