Results 91 to 100 of about 38,376 (190)

Pemberhentian Presiden Dan/atau Wakil Presiden dalam Kaitannya dengan Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis Indonesia [PDF]

, 2017
Terdapat 2 (dua) permasalahan yang berkaitan dengan alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dan model pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianut di Indonesia berdasarkan UUDNRI 1945.
Miru, I. R. (Ikhsan)
core   +2 more sources

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan UndangUndang

Jurnal Konstitusi, 2016
Why Constitutional Court verdict Number. 92/PUU-X/2012 attractive to serve as an object of research? The main reason is, there is a problem that is visible on   the implementation of the Decision.
Fajar Laksono, Anna Triningsih, Ajie Ramdan, Indah Karmadaniah   +3 more
doaj   +1 more source

Konsep Konstitusi Beserta Lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia

EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
Based on the developments that have occurred in Indonesia since August 18, 1945, this research explains how the idea of the constitution was born. The author's goal is to delve into various ideas and laws related to the Indonesian constitution. This research uses normative juridical methodology; qualitative descriptive analysis and secondary data ...
Anisa Rahmah, Budi Kristanto, Jamaluddin Jamaluddin   +2 more
openaire   +1 more source

Kemungkinan Penerapan Preliminary Ruling Procedure sebagai Media Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi [PDF]

, 2017
Preliminary ruling procedure seperti yang diterapkan di Uni Eropa dapat menjadi metode alternatif dalam pelaksanaan constitutional complaint di Indonesia.
Arundhati, G. B. (Gautama)
core  

PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SISTEM JUDICIAL REVIEW DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN HUNGARIA [PDF]

, 2017
Pengujian Undang-Undang merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga peradilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi.
Fahdli Zulfahmi N
core  

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya

UIR Law Review, 2017
Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.
Suparto Suparto
doaj  

Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional

Jurnal Konstitusi, 2017
Penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pengujian norma yang hendak diuji. Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat kerugian konstitusional berdasarkan penafsiran Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ...
Bisariyadi Bisariyadi
doaj   +1 more source

Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung

Jurnal Konstitusi, 2016
Normatively constitutional court and supreme of court has on equal position with a different authority. However, there is a relationship of authority and point of contact. Morever, potential to cause disharmony on law enforcement. For example, on implementation of the constitutional court’s decision directly followed by the decision of the supreme ...
openaire   +3 more sources

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah(mpd) Notaris (Analisis Putusan No. 49/puu-x/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2004) [PDF]

, 2014
Dalam penulisan jurnal ini Penulis Membahas permasalahan hukummengenai Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap EksistensiMajelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Hal ini di latar belakangi dengandikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstusi Nomor
Siregar, H. F. (Herman)
core   +2 more sources

Mengapa Hakim Menolak Mundur? : Mengulik Paradigma Recusal Di Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi
Penelitian ini mengkaji prinsip recusal di Mahkamah Konstitusi. Recusal dianggap esensial sebab berperan penting menjaga imparsialitas hakim. Menariknya, keengganan Hakim Anwar Usman mendiskualifikasi diri dalam perkara 90/PUU-XII/2023 menimbulkan ...
A. Muh. Agil Mahasin, Qurrata Ayuni
doaj   +1 more source