Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang
Jurnal Konstitusi, 2016 This study attempts to elaborate the definition of the “open legal policy” concept which has stated by the Constitutional Court as the autonomy of the Law- making body whenever UUD 1945 as the constitution did not regulate particular substances of a Law
Mardian Wibowo
doaj +1 more source
Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi
Legalitas: Jurnal HukumThe Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an ...
openaire +1 more source
Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 [PDF]
, 2017 Ahmad Farahi, Ramadhita Ramadhita
openalex +1 more source
Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xi/2013 terhadap Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat Melampaui Batas 60 (Enam Puluh) Hari Sampai dengan 1 (Satu) Tahun dan Lebih dari 1 (Satu) Tahun (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mala [PDF]
, 2014 Keterlambatan pelaporan akta kelahiran yang harus dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri diatur pada pasal 32 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni dengan Putusan Nomor 18/PUU-XI ...
Sari, D. N. (Devi)
core +1 more source
Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan di Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 The judiciary is a tools to find justice. The Constitutional Court of Republic of Indonesia (MKRI) who attended after the 1945 amendment also established to fulfill the desires of the justice seeker. The Efforts to comply the sense of justice depends on how the constitutional court judges deciding cases.
openaire +2 more sources
Bantuan Hukum terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Outsorcing Pasca Putusan Mk. Nomor 27/puu-ix/2011 Terkait Pemenuhan Hak-hak Pekerja [PDF]
, 2019 Praktik outsourcing di Indonesia telah mengakibatkan pekerja outsourcing tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereke dapatkan, pekerja outsourcing juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlansungan perkerjaa mereka.
Anwar, A. H. (Abdul)
core
Jurnal KonstitusiPengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus ...
Muwaffiq Jufri +4 more
doaj +1 more source
Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution or the situation that demanded the interpretation of a norm in the community, but must be strictly regulated in the constitution to the institution where authority was given, therefore there is no ‘juridical’ chaos in it.
openaire +2 more sources
Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum [PDF]
, 2017 Secara normatif-yuridis, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk ...
Maulidi, M. A. (Mohammad)
core
Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia
Jurnal Konstitusi, 2016 Coalition can be the effective way to collect the power for struggle in the competitive politics. In Indonesia, after the reform era, the coalition system being the most popular system that granted by the constitution.
Suryo Gilang Romadlon
doaj +1 more source