Results 101 to 110 of about 51,971 (187)

Yang “Terlepas” dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI:Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) [PDF]

, 2006
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia, memiliki tugas untuk mengawal agar ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar ditaati atau terjelma dalam praktik kehidupan bernegara.
Palguna, I. D. (I)
core  

Konsep Konstitusi Beserta Lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia

EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
Based on the developments that have occurred in Indonesia since August 18, 1945, this research explains how the idea of the constitution was born. The author's goal is to delve into various ideas and laws related to the Indonesian constitution. This research uses normative juridical methodology; qualitative descriptive analysis and secondary data ...
Anisa Rahmah, Budi Kristanto, Jamaluddin Jamaluddin   +2 more
openaire   +1 more source

Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xi/2013 terhadap Pelayanan Akta Kelahiran Terlambat Melampaui Batas 60 (Enam Puluh) Hari Sampai dengan 1 (Satu) Tahun dan Lebih dari 1 (Satu) Tahun (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mala [PDF]

, 2014
Keterlambatan pelaporan akta kelahiran yang harus dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri diatur pada pasal 32 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni dengan Putusan Nomor 18/PUU-XI ...
Sari, D. N. (Devi)
core   +1 more source

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya

UIR Law Review, 2017
Dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD melakukan pengujian UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.
Suparto Suparto
doaj  

Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional

Jurnal Konstitusi, 2017
Penetapan ukuran kerugian konstitusional memiliki kedudukan strategis sebagai pintu gerbang atas pengujian norma yang hendak diuji. Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat kerugian konstitusional berdasarkan penafsiran Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ...
Bisariyadi Bisariyadi
doaj   +1 more source

Bantuan Hukum terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Outsorcing Pasca Putusan Mk. Nomor 27/puu-ix/2011 Terkait Pemenuhan Hak-hak Pekerja [PDF]

, 2019
Praktik outsourcing di Indonesia telah mengakibatkan pekerja outsourcing tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereke dapatkan, pekerja outsourcing juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlansungan perkerjaa mereka.
Anwar, A. H. (Abdul)
core  

Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung

Jurnal Konstitusi, 2016
Normatively constitutional court and supreme of court has on equal position with a different authority. However, there is a relationship of authority and point of contact. Morever, potential to cause disharmony on law enforcement. For example, on implementation of the constitutional court’s decision directly followed by the decision of the supreme ...
openaire   +3 more sources

Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang

Jurnal Konstitusi, 2016
This study attempts to elaborate the definition of the “open legal policy” concept which has stated by the Constitutional Court as the autonomy of the Law- making body whenever UUD 1945 as the constitution did not regulate particular substances of a Law
Mardian Wibowo
doaj   +1 more source

PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT SISTEM JUDICIAL REVIEW DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN HUNGARIA [PDF]

, 2017
Pengujian Undang-Undang merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga peradilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi.
Fahdli Zulfahmi N
core  

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Legalitas: Jurnal Hukum
The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an ...
openaire   +1 more source