Results 111 to 120 of about 35,228 (163)

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Legalitas: Jurnal Hukum
The Constitution has stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood as an ...
openaire   +1 more source

Bantuan Hukum terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Outsorcing Pasca Putusan Mk. Nomor 27/puu-ix/2011 Terkait Pemenuhan Hak-hak Pekerja [PDF]

, 2019
Praktik outsourcing di Indonesia telah mengakibatkan pekerja outsourcing tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereke dapatkan, pekerja outsourcing juga tidak diberikan jaminan perlindungan atas keberlansungan perkerjaa mereka.
Anwar, A. H. (Abdul)
core  

Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan di Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2016
The judiciary is a tools to find justice. The Constitutional Court of Republic of Indonesia (MKRI) who attended after the 1945 amendment also established to  fulfill  the  desires  of  the  justice  seeker.  The  Efforts to comply the sense of justice depends on how the constitutional court judges deciding cases.
openaire   +2 more sources

Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum [PDF]

, 2017
Secara normatif-yuridis, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk ...
Maulidi, M. A. (Mohammad)
core  

Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2016
The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution or the situation that demanded the interpretation of a norm in the community, but must be strictly regulated in the constitution to the institution where authority was given, therefore there is no ‘juridical’ chaos in it.
openaire   +2 more sources

Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia

Jurnal Konstitusi, 2016
Coalition can be the effective way to collect the power for struggle in the competitive politics. In Indonesia, after the reform era, the coalition system being the most popular system that granted by the constitution.
Suryo Gilang Romadlon
doaj   +1 more source

Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/puu-xi/2013) [PDF]

, 2016
Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka terdapat asas yang bersifat universal yaitu asas res judicata pro veritate habetur yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang
Widarto, J. (Joko)
core  

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEUTRALIZER TERHADAP LEMBAGA POLITIK

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2013
Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi semua proses penting di negeri ini sarat dengan muatan politik, seperti tidak adanya mekanisme pengujian undang-undang, pembubaran partai politik secara sepihak dari Presiden dan impeachment Presiden dilakukan dengan alasan yang subjektif dan multitafsir.
openaire   +3 more sources

STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS

Jurnal Konstitusi
Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus ...
Muwaffiq Jufri, Agung Ali Fahmi, Paul Atagamen Aidonojie, Lin Asyiqoh, Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni   +4 more
doaj   +1 more source

INTEGRASI KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE COURT OF LAW GUNA MEWUJUDKAN EFEKTIFITAS FUNGSI LEMBAGA PERADILAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA [PDF]

, 2015
Penelitian ini mengkaji mengenai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah legal research, yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, komparatif, dan
Ardiani, Zelika Setya
core