Perkembangan Pengujian Perundang- Undangan di Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 The judiciary is a tools to find justice. The Constitutional Court of Republic of Indonesia (MKRI) who attended after the 1945 amendment also established to fulfill the desires of the justice seeker. The Efforts to comply the sense of justice depends on how the constitutional court judges deciding cases.
openaire +2 more sources
Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum [PDF]
, 2017 Secara normatif-yuridis, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk ...
Maulidi, M. A. (Mohammad)
core
TEORI OPENED LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023
Gorontalo Law ReviewPutusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian dalam penentuan batas syarat usia capres dan cawapres menjadi topik yang ramai diperdebatkan.
D. Darmawan, A. Wijaya
semanticscholar +1 more source
Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 The authority to reviewing Perppu can not be obtained based on the interpretation of an institution or the situation that demanded the interpretation of a norm in the community, but must be strictly regulated in the constitution to the institution where authority was given, therefore there is no ‘juridical’ chaos in it.
openaire +2 more sources
Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/puu-xi/2013) [PDF]
, 2016 Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka terdapat asas yang bersifat universal yaitu asas res judicata pro veritate habetur yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang
Widarto, J. (Joko)
core
Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia
Jurnal Konstitusi, 2016 Coalition can be the effective way to collect the power for struggle in the competitive politics. In Indonesia, after the reform era, the coalition system being the most popular system that granted by the constitution.
Suryo Gilang Romadlon
doaj +1 more source
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah(mpd) Notaris (Analisis Putusan No. 49/puu-x/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2004) [PDF]
, 2014 Dalam penulisan jurnal ini Penulis Membahas permasalahan hukummengenai Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap EksistensiMajelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Hal ini di latar belakangi dengandikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstusi Nomor
Siregar, H. F. (Herman)
core +2 more sources
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEUTRALIZER TERHADAP LEMBAGA POLITIK
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2013 Sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi semua proses penting di negeri ini sarat dengan muatan politik, seperti tidak adanya mekanisme pengujian undang-undang, pembubaran partai politik secara sepihak dari Presiden dan impeachment Presiden dilakukan dengan alasan yang subjektif dan multitafsir.
openaire +3 more sources
A Politik Hukum Disseting Opinion Pengujian UU Terhadap UUD 45 Dalam Rangka Mencari Kebenaran Hukum
Jurnal KonstitusiMahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang bebas dalam melakukan yudisial review UU terhadap UUD 1945. Kebebasan yang dimiliki MK menjadi salah satu penyebab terjadinya disseting opinion hakim konstitusi dalam rangka ...
Nurus Zaman
doaj +1 more source
INTEGRASI KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE COURT OF LAW GUNA MEWUJUDKAN EFEKTIFITAS FUNGSI LEMBAGA PERADILAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA [PDF]
, 2015 Penelitian ini mengkaji mengenai kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah legal research, yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, komparatif, dan
Ardiani, Zelika Setya
core