Results 41 to 50 of about 51,971 (187)

Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia

Jurnal Konstitusi, 2020
The implementation of the General Election of the President and Vice President after the General Election of Members of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional People’s Legislative Assembly turned out to be ...
Achmad Edi Subiyanto
doaj   +1 more source

PENGUJIAN PERPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DPR RI DALAM MENINJAU PERPU

Adliya, 2020
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dan dinamika hukum tata negara di Indonesia berkaitan dengan pengujian perpu di Mahkamah Konstitusi, dimana secara yuridis lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji perpu adalah DPR RI ...
Zamzam Aqbil Raziqin
doaj   +1 more source

Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia [PDF]

, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim konstitusi dalam memutus sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kekuatan mengikat putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang ...
Liwe, I. C. (Immanuel)
core  

Independensi Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2016
Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD 1945) define more clearly what is meant by judicial power and determine the perpetrators of judicial power. The judicial power as intended by the 1945 Constitution is the judicial power whereas the power needs to be guaranteed freedom (independency. Constitutional Court as one of
openaire   +2 more sources

PERLUASAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI

TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020
Becoming one of the materials inside the fifth amendment of Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (The 1945 Constitution of Republic Indonesia), Constitutional Court authority now has become one of the essential concerns given that the function as "the guardian of the constitution" it became crucial in the protection of the constitutional ...
openaire   +2 more sources

Kajian Yuridis terhadap Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan [PDF]

, 2017
Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Manfaluthfi, A. (Agus), Prabowo, A. (Agus)   +1 more
core  

Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi

Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2021
Penelitian ini dilakukan untuk mengakji upaya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan baru yang bertugas menjaga konstitusi dan demokrasi serta melindungi hak asasi manusia agar dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat Indonesia melalui alat ...
Hani Adhani
doaj   +1 more source

Tinjauan Filosofis Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Negara Hukum [PDF]

, 2015
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi.
Setyorini, I. (Ika)
core  

Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)

Student Research Journal
The purpose of this study is to find out and analyze the authority of the Honorary Assembly of the Constitutional Court to prosecute constitutional court judges in violation of the code of ethics of constitutional court judges. and knowing the inhibiting factors in the Honorary Assembly of the Constitutional Court adjudicating the judges of the ...
null Melkianus Umbu Deta, null I Nyoman Suandika, null Ida Bagus Anggapurana Pidada   +2 more
openaire   +1 more source

Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan

Diversi, 2018
Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Agus Prabowo, Agus Manfaluthfi
doaj   +1 more source