Results 51 to 60 of about 51,971 (187)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR [PDF]

open access: yes, 2016
ABSTRAKRizki Ryan Octa : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,71),pp,bibl.(Kurniawan, S.H.,
RIZKI RYAN OCTA
core  

Kebutuhan Dan Perilaku Pencarian Informasi Peneliti: Studi Kasus Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [PDF]

open access: yes, 2012
Skripsi ini berjudul “Kebutuhan dan Perilaku Pencarian Informasi Peneliti: Studi Kasus di Mahkamah Konstitusi”. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kebutuhan informasi para peneliti, perilaku pencarian informasi para peneliti ...
Kartika, W. D. (Widyana)   +1 more
core  

REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA MEMAKSIMALKAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF CONSTITUTION [PDF]

open access: yes, 2017
ABSTRAK Mahkamah Konstitusi memliki fungsi sebagai The Guardian Of Constitution atau sebagai penjaga dari konstitusi. Usaha menjaga konstitusi berarti melindungi konstitusi dari segala macam upaya untuk melanggar konstitusi.
Setiawan, Heru, Wisnaeni, Fifiana
core  

Sustainable Cultural Development: the Fate of Balinese Adat Village Posterior the Enactment of Law Number 6 Year 2014 Concerning Village [PDF]

open access: yes, 2015
Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat tergantung pada kehendak pemerintah yang berkuasa. Pemerintah Desa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan ...
Nurjaya, I. N. (I)
core   +3 more sources

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010 terhadap Anak dari Perkawinan Siri [PDF]

open access: yes, 2015
Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
Pahlefi, P. (Pahlefi)
core  

Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
existence of the Constitutional Court interpreted as the guardians of the constitution of the various operational policies that are not in accordance with the constitutional mandate. Climate ‘economic’ change is happening the world economy, shift-many policy base the national economy.
openaire   +3 more sources

Tinjauan Yuridis Berkenaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/phpu.d-x/2012 [PDF]

open access: yes, 2016
Penelitian ini berjudul Tinjauan yuridis berkenaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, dengan mengkaji permasalahan apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 ...
S, S. (SAHRIL)
core  

PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI ANWAR USMAN

open access: yesReformasi Hukum Trisakti
The Constitutional Court was established primarily to provide judicial review. Two main questions are whether Decision No. 2/MKMK/L/11/2023 of the Constitutional Court's Honorary Council complies with Law No. 24 of 2003 and Constitutional Court Regulations No. 4 of 2012 and No.
null Ghaly Odeliatama Sinulingga   +1 more
openaire   +1 more source

TANGGUNGJAWAB DAN AKUNTABILITAS MAHKAMAH KONSTITUSI

open access: yesJurnal Jendela Hukum, 2021
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar stas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan ...
openaire   +1 more source

Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya

open access: yesJurnal Konstitusi, 2017
Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang ...
Jefri Porkonanta Tarigan
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy