Results 51 to 60 of about 38,376 (190)

Tinjauan Yuridis Berkenaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/phpu.d-x/2012 [PDF]

, 2016
Penelitian ini berjudul Tinjauan yuridis berkenaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, dengan mengkaji permasalahan apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 ...
S, S. (SAHRIL)
core  

Sustainable Cultural Development: the Fate of Balinese Adat Village Posterior the Enactment of Law Number 6 Year 2014 Concerning Village [PDF]

, 2015
Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat tergantung pada kehendak pemerintah yang berkuasa. Pemerintah Desa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan ...
Nurjaya, I. N. (I)
core   +3 more sources

Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya

Jurnal Konstitusi, 2017
Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang ...
Jefri Porkonanta Tarigan
doaj   +1 more source

Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi

Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2021
Penelitian ini dilakukan untuk mengakji upaya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan baru yang bertugas menjaga konstitusi dan demokrasi serta melindungi hak asasi manusia agar dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat Indonesia melalui alat ...
Hani Adhani
doaj   +1 more source

PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI ANWAR USMAN

Reformasi Hukum Trisakti
The Constitutional Court was established primarily to provide judicial review. Two main questions are whether Decision No. 2/MKMK/L/11/2023 of the Constitutional Court's Honorary Council complies with Law No. 24 of 2003 and Constitutional Court Regulations No. 4 of 2012 and No.
null Ghaly Odeliatama Sinulingga, null Yogo Pamungkas   +1 more
openaire   +1 more source

TANGGUNGJAWAB DAN AKUNTABILITAS MAHKAMAH KONSTITUSI

Jurnal Jendela Hukum, 2021
Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar stas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan ...
openaire   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010 terhadap Anak dari Perkawinan Siri [PDF]

, 2015
Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
Pahlefi, P. (Pahlefi)
core  

Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi

Jurnal Konstitusi, 2017
Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ...
Anna Triningsih
doaj   +1 more source

TELAAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perspektif, 2003
Based on the amendment of UUD 1945 the position of state organizations is placed based on the spirit of constitution reformation. It is the form of maintenance on differentiates principal / authority divisions, checks and balance systems to the constitutional process.
openaire   +1 more source

Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2019
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
openaire   +3 more sources