PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN SELISIH AMBANG BATAS SUARA [PDF]
, 2017 Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala derah sebelum lembaga peradilan khusus pilkada terbentuk.
Deri Sudarma
core
TELAAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perspektif, 2003 Based on the amendment of UUD 1945 the position of state organizations is placed based on the spirit of constitution reformation. It is the form of maintenance on differentiates principal / authority divisions, checks and balance systems to the constitutional process.
openaire +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2019 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa hukum cara Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
openaire +3 more sources
Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi
Jurnal Konstitusi, 2017 Sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU Sisdiknas harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi 4 (empat) hal, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ...
Anna Triningsih
doaj +1 more source
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/puu-xi/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 [PDF]
, 2015 Dalam penulisan jurnal ini Penulis mengangkat permasalahan mengenaiimplikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 terhadapbadan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2012.
PANJAITAN, A. (ARLINCE)
core +1 more source
SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 [PDF]
, 2017 Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.
Riki Yuniagara
core
Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Basic considerations of the Constitutional Court made ultra petita verdict was:(a) philosophical reasons in order to enforce substantive justice and constitutional justice as embodied in the Constitution NRI 1945, (b) theoretical grounds related to the authority of the judge to explore, discover and follow the legal values that live in the community,
Ach. Rubaie +3 more
openaire +2 more sources
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Terhadap Pilkada Serentak [PDF]
, 2017 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Uji Materil (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Dalam Pilkada Serentak.
Paransi, D. M. (Daniel)
core +1 more source
Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Constitutional judges denote a piece of flesh i.e. heart in the body of the Constitutional Court. If it is good, the whole body is good, and if it is bad, or else if it is bad, the whole boy is bad. The good heart is filled by the judges who have impeccable integrity and personality; be fair-minded; and be statesman who have mastered constitution and ...
openaire +2 more sources
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN [PDF]
, 2017 ABSTRAK TEUKU SOEKIARANDI TR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 2017 KONSTITUSI NOMOR: 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN.(iv, 52) pp.,bibl (ZAHRATUL IDAMI, S.H.,M.Hum)Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang ...
Teuku Soekiarandi Tr
core