PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN SELISIH AMBANG BATAS SUARA [PDF]
, 2017 Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala derah sebelum lembaga peradilan khusus pilkada terbentuk.
Deri Sudarma
core
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/puu-xi/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 [PDF]
, 2015 Dalam penulisan jurnal ini Penulis mengangkat permasalahan mengenaiimplikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 terhadapbadan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2012.
PANJAITAN, A. (ARLINCE)
core +1 more source
Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Basic considerations of the Constitutional Court made ultra petita verdict was:(a) philosophical reasons in order to enforce substantive justice and constitutional justice as embodied in the Constitution NRI 1945, (b) theoretical grounds related to the authority of the judge to explore, discover and follow the legal values that live in the community,
Ach. Rubaie +3 more
openaire +2 more sources
SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 [PDF]
, 2017 Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.
Riki Yuniagara
core
Finality of Indonesian Constitutional Court Decision in Regard to Judicial Review [PDF]
, 2016 This article examines the constitutional status of Constitutional Court's decisions constitutionally guaranteed as final. This status very critical because it could lead Constitutional Court to the judicial supremacy position. This article argues against
Abadi, S. (Suwarno)
core +2 more sources
Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Constitutional judges denote a piece of flesh i.e. heart in the body of the Constitutional Court. If it is good, the whole body is good, and if it is bad, or else if it is bad, the whole boy is bad. The good heart is filled by the judges who have impeccable integrity and personality; be fair-minded; and be statesman who have mastered constitution and ...
openaire +2 more sources
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Terhadap Pilkada Serentak [PDF]
, 2017 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Hak Uji Materil (Judicial Review) Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2015 Dalam Pilkada Serentak.
Paransi, D. M. (Daniel)
core +1 more source
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILU
Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2020 Konstituai sebagai hukum tertinggi lahir sebagai untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secra mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara.
openaire +2 more sources
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN [PDF]
, 2017 ABSTRAK TEUKU SOEKIARANDI TR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 2017 KONSTITUSI NOMOR: 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN.(iv, 52) pp.,bibl (ZAHRATUL IDAMI, S.H.,M.Hum)Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang ...
Teuku Soekiarandi Tr
core
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Recruitment is not an arena of “hazing” and the addition of bureaucracy but a forum to explore the nature of integrity, capability, and independence of the candidates for constitutional judges.
Winda Wijayanti +2 more
doaj +1 more source