Results 81 to 90 of about 51,971 (187)

Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua Dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu Di Indonesia [PDF]

open access: yes, 2013
Dibalik sistem pemilukada secara nasional dan konstitusional, terdapat mekanisme pemilukada secara adat (model noken) yang dilaksanakan masyarakat adat Lanny Jaya Papua.
, Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH., M.Hum   +2 more
core  

Legal Standing Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi [PDF]

open access: yes, 2015
This paper takes the title: "Legal Standing of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) in Case Dispute Authority of State Institutions in the Mahkamah Konstitusi".
Yuliantari, I. G. (I)
core   +1 more source

Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara

open access: yesIndonesian Journal of Law and Justice
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara. Keputusan-keputusan MK memiliki peran krusial dalam menentukan validitas
Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi
semanticscholar   +1 more source

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DAN PENAFSIR KONSTITUSI

open access: yes, 2019
Salah satu kewenangan MK yang diberikan oleh UUD 1945 dan UU MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan data pada Kepaniteraan MK, sejak berdirinya MK pada tahun 2003 sampai dengan pertengahan Desember 2012, MK telah menerima 531 perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
PendAhuluAnLord Acton dalam sebuah surat mengingatkan bahwa, power trends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.375 Oleh sebab itu, seorang pemikir besar mengenai negara dan hukum dari Perancis bernama Charles de Secondat baron de Labrede et de Montesquieu memisahkan kekuasaan memerintah negara yang dilaksanakan oleh masing-masing badan yang
openaire   +2 more sources

Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan

open access: yesKhazanah Hukum, 2021
Masalah Dalam penelitian ini menggunakan peneliatian normative dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.
Elfid Nurfitra Mubarok, Alwi Al Hadad
doaj  

THE APPLICATION OF LEGAL CONSTRUCTION IN THE RULINGS OF THE CONSTITUTIONAL COURT

open access: yesMimbar Hukum, 2017
The Constitutional Court does not only interpreting the Constitution in judicial review cases. The Court also applies legal construction which include constitutional construction and statutory construction.
Bisar Bisariyadi
doaj   +1 more source

UPAYA HUKUM KURATOR UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN YANG DIPUTUS PAILIT SETELAH PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013 [PDF]

open access: yes, 2018
suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah yang berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pembayaran upah pekerja didahulukan dari tagihan pajak dan kreditur lainnya, Mahkamah Konstitusi memberi alasan
Santoso, Budi, Sitopu, Jefri Ariman
core  

Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah

open access: yesJurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018
Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, muncul polemik ketatanegaraan karena pemberian kewenangan menentukan pembubaran Ormas Berbadan Hukum kepada Pemerintah.
Muhammad Reza Winata
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy