Khazanah Hukum, 2021 Masalah Dalam penelitian ini menggunakan peneliatian normative dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana desain model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.
Elfid Nurfitra Mubarok, Alwi Al Hadad
doaj
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan wujud realisasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Namun, muncul polemik ketatanegaraan karena pemberian kewenangan menentukan pembubaran Ormas Berbadan Hukum kepada Pemerintah.
Muhammad Reza Winata
doaj +1 more source
UPAYA HUKUM KURATOR UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN YANG DIPUTUS PAILIT SETELAH PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013 [PDF]
, 2018 suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah yang berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pembayaran upah pekerja didahulukan dari tagihan pajak dan kreditur lainnya, Mahkamah Konstitusi memberi alasan
Santoso, Budi, Sitopu, Jefri Ariman
core
Legal Standing Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kpk) dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi [PDF]
, 2015 This paper takes the title: "Legal Standing of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) in Case Dispute Authority of State Institutions in the Mahkamah Konstitusi".
Yuliantari, I. G. (I)
core +1 more source
The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness. [PDF]
Humanit Soc Sci Commun, 2022 Jazuli MR, Idris MM, Yaguma P.
europepmc +1 more source
RE-EVALUASI GAYA PENULISAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Arena Hukum, 2019 The demand for judicial institutions, especially the constitutional court, to provide strong legal arguments and considerations is part of the importance of legal reasoning which implies constitutional interpretation.
Bisariyadi Bisariyadi
doaj +1 more source
Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah [PDF]
, 2016 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan calon tunggal pada Pilkada dan bagaimana proses penyelesaian perselisihan calon tunggal pada Pilkada oleh Mahkamah ...
Rahasia, R. T. (Ramar)
core
Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. [PDF]
Heliyon, 2021 Ardi R +4 more
europepmc +1 more source
Ketidakpastian Praktik Hukum Acara dan Variasi Amar Putusan Pengujian Formil
Jurnal Konstitusiamar putusan uji formil di luar ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memperlihatkan fenomena ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan perkara yang diatur Pasal 36 Peraturan Mahkamah ...
Ilhamdi Putra, Beni Kharisma Arrasuli
doaj +1 more source
Yang “Terlepas” dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI:Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) [PDF]
, 2006 Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia, memiliki tugas untuk mengawal agar ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar ditaati atau terjelma dalam praktik kehidupan bernegara.
Palguna, I. D. (I)
core