HUKUM CAMBUK BAGI MASYARAKAT ADAT ACEH DIKAITKAN DARI HUKUM ISLAM
Hukum Adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Hukum Islam adalah salah satu hukum yang digunakan oleh Pemerintah Aceh dalam penegakan hukum Syari’ah. Tujuan penelitian ini adalah Sejauhmana penerapan hukum cambuk yang dilakukan oleh peraturan pemerintah Aceh terhadap ...
openaire +1 more source
Penyuluhan Penerapan Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan di Desa Purwosekar Kabupaten Tajinan Malang Berdasarkan Waris Adat Jawa [PDF]
Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.
Hidayat, M. N. (M), Savitri, M. (Miya)
core
Peranan Pemimpin Informal pada Masyarakat Guradog [PDF]
Kebergantungan masyarakat pada pemimpin informal yang berperan sebagai pemimpin adat, sangat tinggi. Hal itu disebabkan warga masyarakat meyakini, bahwa pemimpin adat mempunyai kemampuan dan kelebihan tertentu.
Rostiyati, A. (Ani)
core
LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
Abstract PMNA No.5 Ka. BPN of 1999 can actually provide a legal coverage by implementing article 3 of the UUPA. The criteria used to determine whether the above-mentioned rights exist or not tend to be more detrimental to this particular society and have not yet reflected the legal justice.
openaire +1 more source
Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur) [PDF]
Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman,antara lain adalah keanekaragaman hayati, budaya, dan adat istiadat. Adat istiadatyang terdapat di Indonesia berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lainsehingga kemudian perbedaan ...
Putri, T. V. (Tieneke)
core +1 more source
Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi
This article reviews critically the evolution of the regulation of recognition of the rights of indigenous peoples in the Indonesian Constitution through historical and legal perspective. Using the customary law rights recognition theory as developed by constitutionalists on the experience of the struggle of indigenous peoples in several Latin American
openaire +2 more sources
Perbandingan Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Adat Desa Koto Lolo dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana [PDF]
Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan sanksi zina dalam hukum pidana adat Desa Koto Lolo dengan hukum pidana Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana Indonesia.
Ishaq, I. (Ishaq)
core
Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional [PDF]
The draft of Penal Code Bill regulates the living law in society as a form of extension of legality principle, but in its elucidation, there is no further sufficient explanation about the scope and qualifications of such thing.
Suhariyanto, B. (Budi)
core
IMPLEMENTASI KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DI MASYARAKAT ADAT SENTANI PAPUA [PDF]
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hakikatPutusanMahkamahKonstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin, mengetahui Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam hukum positif dan hukum adat di Masyarakat ...
PARAMITA, PUTRI
core
Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus di Masyarakat Baki Sukoharjo) [PDF]
M. Haflan mawarid. C 100100126. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan Berdasarkan Hukum Adat (Studi Kasus di Masyarakat Baki Sukoharjo). Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
, Septarina Budiwati, S.H., M.H., +2 more
core

