Results 31 to 40 of about 553 (116)
PENGUASAAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (SUATU KAJIAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT TERNATE)
Land acquisation by the community of adat law tends to leave out. This condition caused by the government policy before which has no attention to the development of land acquisition of the adat community. According that policy, all land are owned by the State, especially when its issue is about the government and bussiness interest.
openaire +2 more sources
Masyarakat hukum adat (MHA) berperan penting dalam konservasi keanekaragaman hayati. Namun mereka jugalah yang paling terdampak saat terjadi permasalahan lingkungan karena kuatnya hubungan mereka dengan alam.
Kurdi, Yamin, Teuku Ahmad Dadek
doaj +1 more source
Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal
Penulisan artikel ini dilatarbelakangi adanya keragaman pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Mandailing. Keragaman tersebut disebabkan karena beragamnya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Muhammad Syukri Albani Nasution
doaj +1 more source
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT
The purpose of this study is to discuss customary law in the Mirah and Golan areas precisely in Ponorogo district which has its own uniqueness, namely the existence of a marriage ban between the two regions.
Ferry Irawan Febriansyah, Anwar Sanusi
doaj +1 more source
BEBAN MASYARAKAT ADAT MENGHADAPI HUKUM NEGARA
The most common type of conflict involving indigenous people is the dispute on the ownership of economic resources and cultural sites which are convicted and is guaranteed as traditional indigenous rights. In this regard, indigenous people stand vis a vis with investors’ interest which is usually safeguarded by state legal instruments.
openaire +3 more sources
Perampasan ruang hidup masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan isu krusial yang mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Fenomena ini sering kali dipicu oleh konflik kepentingan antara masyarakat hukum adat, pemerintah, dan ...
Justhine Dian Maharani +1 more
doaj +1 more source
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Orang Rejang dalam hukum adatnya berdasarkan Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang. Sebagai sebuah suku bangsa yang mayoritas mendiami daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak dipungkiri jika hukum positif ...
Silvia Devi
doaj +1 more source
Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat
Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.
openaire +2 more sources
Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Masyarakat Hukum Adat Tengger
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional yang dimilikinya. Pada tahun 2015, masyarakat hukum adat Tengger di desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, kabupaten Probolinggo menerima sertipikat hak milik yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat hukum adat ...
Warisle, Diyan Ricky, Sekarmadji, Agus
openaire +3 more sources
Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat
The iregulation ion ithe isystem iof iland itenure ipracticed iby iindigenous ipeople iin ithe iRegulation iof iLegislation ishowed ithat ithe irecognition iof ithe iexistence iof iindigenous ipeople iwith iregard ito ithe iaspect iof iland, iforestry, iplantation, iand iliving ienvironment ihas ibeen ivery istrong iand iit ihas ibeen iproven ithat ...
Benni Ardinal, Idham Idham
openaire +1 more source

