Results 41 to 50 of about 128,326 (152)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT

open access: yesDiH, 2020
The purpose of this study is to discuss customary law in the Mirah and Golan areas precisely in Ponorogo district which has its own uniqueness, namely the existence of a marriage ban between the two regions.
Ferry Irawan Febriansyah, Anwar Sanusi
doaj   +1 more source

Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal

open access: yesAl-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2015
Penulisan artikel ini dilatarbelakangi adanya keragaman pelaksanaan hukum perkawinan masyarakat Mandailing. Keragaman tersebut disebabkan karena beragamnya hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Muhammad Syukri Albani Nasution
doaj   +1 more source

Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Hukum Adat: Tantangan dan Harapan dalam Keadilan Agraria di Indonesia

open access: yesUIR Law Review
Perampasan ruang hidup masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan isu krusial yang mencerminkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Fenomena ini sering kali dipicu oleh konflik kepentingan antara masyarakat hukum adat, pemerintah, dan ...
Justhine Dian Maharani   +1 more
doaj   +1 more source

Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat

open access: yesJurnal Hukum Novelty, 2016
Perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip-prinsip pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.
openaire   +2 more sources

Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Masyarakat Hukum Adat Tengger

open access: yesJurist-Diction, 2019
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional yang dimilikinya. Pada tahun 2015, masyarakat hukum adat Tengger di desa Ngadisari, kecamatan Sukapura, kabupaten Probolinggo menerima sertipikat hak milik yang mengakomodir kearifan lokal masyarakat hukum adat ...
Warisle, Diyan Ricky, Sekarmadji, Agus
openaire   +3 more sources

Pengakuan Masyarakat Adat Tentang Hak Ulayat [PDF]

open access: yes, 2014
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi masyarakat adat dan hukum adat di Indonesiadan bagaimana pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam hukum pertanahan serta bagaimana keberadaan hak ulayat masyarakat adat sebagai ...
Saleo, A. (Admon)
core   +1 more source

Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana [PDF]

open access: yes, 2010
Hukum pidana adat Baduy merupakan hukum yang tidak tertulis yang mengorientasikan penyelesaian perkara pidana secara integral yang meliputi pemulihan kepentingan korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat.
Fathurokhman, SH., Ferry
core   +3 more sources

ORANG REJANG DAN HUKUM ADATNYA : TAFSIRAN ATAS KELPEAK UKUM ADAT NGEN CA’O KUTEI JANG KABUPATEN REJANG LEBONG

open access: yesJurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 2016
Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Orang Rejang dalam hukum adatnya berdasarkan Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang. Sebagai sebuah suku bangsa yang mayoritas mendiami daerah Kabupaten Rejang Lebong tidak dipungkiri jika hukum positif ...
Silvia Devi
doaj   +1 more source

Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum [PDF]

open access: yes, 2014
Hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis, majemuk antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya, maka perlu dikaji perkembangannya. Paradigma pemahaman hukum adat dan perkembangannya harus diletakkan pada ruang yang besar, dengan mengkaji secara
Simangunsong,SH,MH, Frans
core   +2 more sources

Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua [PDF]

open access: yes, 2016
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Keanekaragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut
Hamid, K. A. (Kasim)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy