Results 111 to 120 of about 98,594 (132)

PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah.
Andi Desmon
doaj  

Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [PDF]

, 2017
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah membentuk suatu undang-undang yang sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan dinamisasi yang ada dalam masyarakat. Pasca
RESMITA, Y. S. (YUAN)
core  

Peningkatan Good Governance Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU. 12 Tahun 2008 di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang [PDF]

, 2010
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan berbagai prinsip diharapkan mampu menjembatani antara kepentingan Pusat dan Daerah. Perubahan penyelenggaraan otonomi ini berkonsekuensi pada Perubahan kelembagaan di daerah sesuai dengan sumberdaya dan kebutuhan ...
Hidayat, A. (Arif)
core  

Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan

EFISIENSI - KAJIAN ILMU ADMINISTRASI, 2015
Kebijakan desentralisasi telah bergulir sejak tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Tahun 2001 Negera Republik Indonesia telah memasuki era Otonomi Daerah. Namun realisasinya hingga kini masih membutuhkan beberapa penyempurnaan.Desentralisasi sebagai sebuah model penyelenggaraan pemerintahan dan ...
openaire   +2 more sources

PERMASALAHAN MADRASAH ERA OTONOMI DAERAH

EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2017
AbstractA fundamental problem faced by madrasahs in the era of global economy is with the position of madrasah in the governmental structure. Structurally, madrasash is a vertical agency without being autonomous-structured but operationally madrasah is within the office of local government (city/regency). Such a condition has implications to the policy
openaire   +2 more sources

Membangun Otonomi Daerah yang Efektif

Jurnal Kajian Konstitusi
Desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pilar penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Diharapkan dengan otonomi daerah, setiap daerah dapat mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunannya sendiri, sehingga tercipta kesejahteraan rakyat yang merata. Otonomi daerah di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
Khasail Khosaiful, Muhammad Ilham Rahmatulloh, Naufal Taufiqurrahman, Muhammad Syahrur Romadhon   +3 more
openaire   +1 more source

Otonomi Daerah dan Disintegrasi Nasional

Unisia, 2003
-
openaire   +3 more sources

WACANA OTONOMI PENDIDIKAN DALAM MEDIA MASSA

Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2012
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana yang berkembang pada era otonomi daerah dan otonomi pendidikan pada awal implementasinya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder yaitu dokumentasi berita dan opini tentang otonomi ...
Joko Sutarso, Sri Gunarsi
doaj  

ANALISIS YURIDIS OTONOMI DAERAH BARBASIS KAPASITAS LOKAL (Studi Tetang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya)

Jurnal Jurisprudence, 2017
Penelitian ini berjudul analisis yuridis otonomi daerah berbasis Kapasitas Lokal, Studi Tentang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
Suwignyo Suwignyo
doaj  

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal

Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2011
Perjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”.
Jaelan Usman
doaj