Results 41 to 50 of about 54,726 (193)

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

open access: yes, 2023
Memberikan kekuasaan sebesar-besarnya kepada rakyat setempat yang berkuasa, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memajukan masyarakat dengan peningkatan lapangan kerja, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat setempat. Selain itu juga, dalam perubahan lainnya, diharapkan daerah tersebut mampu meningkatkan daya saing yang memperhatikan prinsip ...
openaire   +1 more source

Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo

open access: yesTunas Agraria, 2022
Reforma agraria sejati dapat mengurangi ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta mengurangi sengketa pertanahan, namun pada kenyataannya reforma agraria belum dapat terlaksana sesuai harapan yang dicita-citakan.
Fitra Alvian, Dian Aries Mujiburohman
semanticscholar   +1 more source

Teori – Teori Pemerintahan

open access: yes, 2022
Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional, keberadaan dari pemerintahan daerah sudah ditetapkan di dalam pasal 18 UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 18 A dan 18 B UUD RI (Amandemen). Pada pasal 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
openaire   +1 more source

Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government

open access: yesJURNAL FASILKOM, 2022
Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan penyampaian layanan publik kepada warga dan perusahaan dikenal sebagai e-government.
Nugraha Rachmatullah, Fenny Purwani
semanticscholar   +1 more source

Tindakan Pemerintah dan Inventarisasi Masalah Pemerintahan

open access: yes, 2022
Masalah pemerintahan berdasarkan kajian Hukum Tata Pemerintahan dapat dilihat dari kedudukan pemerintah sebagai penguasa yang diberikan legitimasi untuk mengatur dan memerintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau rakyat dan selanjutnya dimaknai sebagai yang diperintah.
openaire   +2 more sources

Implementation of the General Spatial Planning Policy for the Jatinangor Urban Area, Sumedang Regency, West Java Province

open access: yesPublica, 2023
With abundant wealth, the Indonesian state has valuable resources for developing its country. Therefore, development needs to be carried out evenly in various regions throughout Indonesia.
Christine Ray Indah Dachi   +2 more
doaj   +1 more source

Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia

open access: yesINTEGRITAS, 2022
Seringnya praktik korupsi di Indonesia terjadi pada bidang administrasi negara, hal ini karena lemahnya hukum administrasi negara yang menimbulkan peluang terjadinya korupsi.
Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam
semanticscholar   +1 more source

KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN UPAYA ADMINISTRATIF PASCA DI KELUARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

open access: yesKertha Widya, 2022
Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa dampak terhadap wewenang yang ada di dalam UU PTUN.
I. K. B. Arta, I. G. A. WiraSena
semanticscholar   +1 more source

AKUNTABILITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN

open access: yes, 2022
Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.
openaire   +2 more sources

Nurturing Sustainable Development: Unveiling the Dynamics of Implementing Slum Management Policies in Indonesia

open access: yesJurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 2023
This article explores the dynamics of implementing slum management policies in Indonesia, aiming to contribute to sustainable development efforts.
Ida Nuryadi   +3 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy