Analisis Faktor-faktor dalam Pembangunan di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020 Penelitian ini dilatarbelakangi pembangunan yang terjadi di desa sei putih Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang berjalan kurang efektif sesuai dengan musrenbang desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa.
Rafida Ulfa +3 more
doaj +3 more sources
Analisis Konflik Dalam Pemerintahan Gampong [PDF]
, 2015 Desentralisasi pemerintahan merupakan satu sisi pengembangan daerah yang memiliki nilai yang positif bagi rakyat untuk mengatur daerah atau wilayahhnya masing-masing.
Rahmat, R. (Rahmat)
core
Strategi Politik Pemerintahan Siwole Mbatohu dan Pitu Dula Batu di Kerajaan Konawe pada Abad ke XVII [PDF]
, 2014 Dengan pertimbangan luas wilayah kerajaan Konawe yang meliputi daratan Sulawesi tenggara, serta guna menjaga keamanan wilayah kerajaan dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar agar tetap dalam persatuan maka Mokole Tebawo menyusun strtegi ...
M, A. (Aswati)
core
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya) [PDF]
, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan sumber daya manusia, dukungan pimpinan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, kerjasama tim, pemanfaatan teknologi informasi dan fasilitas kerja terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan
HAKIM, MUHAMMAD ARIEF RACHMAN
core
Peran Camat dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Madidir [PDF]
, 2015 Perubahan undang-undang pemerintahan daerah yang mengaturpemerintahan kecamatan, dibawah UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahandaerah, camat sebagai penguasa tunggal tunggal pemerintahan kecamatan,administrator pemerintahan, administrator ...
Sondakh, B. (Billdy)
core
Pertimbangan Kepala Daerah dalam Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Studi Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi [PDF]
, 2014 Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusankewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnyamenjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang ...
Chrysanti, G. N. (Greta)
core
Good Governance Diera Otonomi Daerah [PDF]
, 2010 Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik.
Habibi, A. (Ahmad)
core +2 more sources
, 2022 Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional, keberadaan dari pemerintahan daerah sudah ditetapkan di dalam pasal 18 UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 18 A dan 18 B UUD RI (Amandemen). Pada pasal 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
openaire +1 more source
, 2022 Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu ...
Alif alfian nasir +2 more
openaire +1 more source
The bureaucratisation of local government in Indonesia [PDF]
, 1990 Policy statements on rural development in New Order Indonesia devote considerable attention to engaging the participation of the rural population. To some extent this rhetorical posturing reflects a recognition of the central government's real dependence
Warren, C.
core +1 more source