Results 81 to 90 of about 386,072 (184)

PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK

open access: yesYustisia merdeka : jurnal ilmiah hukum, 2023
- The purpose of the research is to find out the role of the DPRD's supervisory function in realizing good governance to create a prosperous society as well as the obstacles faced by the DPRD and efforts to strengthen it as a government administration ...
Mewujudkan Pemerintahan   +7 more
semanticscholar   +1 more source

RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA BERAP, DISTRIK NIMBOKRANG, KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

open access: yesJurnal Pemerintahan dan Kebijakan, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kampung wisata Berap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2022.Teori governance dan communty development digunakan sebagai pisau analisis ...
Grein George Theodoron Wutoy   +1 more
doaj   +1 more source

Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah [PDF]

open access: yes, 2015
Secara fundamental inti pelaksanaan otonomi daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memajukan daerahnya.
Laksana, A. W. (Agung)   +2 more
core  

Tinjauan Literatur terhadap Persiapan dan Tantangan Implementasi Enterprise Architecture di Pemerintahan

open access: yesJDMIS: Journal of Data Mining and Information Systems
Enterprise Architecture merupakan kegiatan pengorganisasian data untuk mencapai tujuan proses bisnis organisasi dan berfungsi sebagai cetak biru untuk mengintegrasikan elemen TI dengan manajemen informasi. Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi gagal
Rosita Darianty   +6 more
semanticscholar   +1 more source

Aktualisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Siak Tahun 2017

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Penelitian ini menganalisis mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa dalam kerangka implementasi salah satu agenda dari Nawa Cita Jokowi-JK, yaitu poin ke 3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara
Musfita Sari   +3 more
doaj   +3 more sources

Pertimbangan Kepala Daerah dalam Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Studi Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi [PDF]

open access: yes, 2014
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusankewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnyamenjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang ...
Chrysanti, G. N. (Greta)
core  

Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia

open access: yesJIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan implementasi SPBE di Indonesia yang berfokus dalam Indonesia yang berfokus dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi SPBE dan memberikan rekomendasi terkait transformasi ...
Bagas Dwi Kencono   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Peran Camat dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Madidir [PDF]

open access: yes, 2015
Perubahan undang-undang pemerintahan daerah yang mengaturpemerintahan kecamatan, dibawah UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahandaerah, camat sebagai penguasa tunggal tunggal pemerintahan kecamatan,administrator pemerintahan, administrator ...
Sondakh, B. (Billdy)
core  

Teori – Teori Pemerintahan

open access: yes, 2022
Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional, keberadaan dari pemerintahan daerah sudah ditetapkan di dalam pasal 18 UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 18 A dan 18 B UUD RI (Amandemen). Pada pasal 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
openaire   +1 more source

Hukum Pemerintahan Daerah

open access: yes, 2022
Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu ...
Alif alfian nasir   +2 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy