Results 81 to 90 of about 54,726 (193)

Kaderisasi dan Penetapan Calon Legislatif pada Partai Politik

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Partai politik memiliki sistem perkaderan yang berbeda untuk melakukan tahapan seleksi kader yang selektif, transparan serta demokratis. Tujuan dari rekrutmen kader dengan maksud untuk dapat memperoleh kader yang ideal dalam memperjuangan kepentingan ...
Fandi Sintani   +2 more
doaj   +3 more sources

Analisis Kualitas Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulawesi Selatan

open access: yesPublik, 2019
This study aims to analyze the quality of the examination of State Financial Management conducted by the Financial Examination Agency (BPK) of the Republic of Indonesia representative of South Sulawesi.
Dandi Darmadi, Rasyid Thaha
doaj   +1 more source

Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial

open access: yesJurnal Konstitusi, 2022
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keberadaan Peraturan Menteri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep.
R. Ridwan
semanticscholar   +1 more source

Eksistensi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial

open access: yesMadaniya, 2022
Pancasila merupakan ideologi bangsa yang perlu ditanamkan tanpa terputus dari generasi pendahulu kepada generasi penerusnya, yang saat ini ada pada generasi milenial, tak terkecuali bagi para santriwati milenial yang berada di lingkungan pondok ...
Otti Ilham Khair   +5 more
doaj   +1 more source

Aktualisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Siak Tahun 2017

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Penelitian ini menganalisis mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa dalam kerangka implementasi salah satu agenda dari Nawa Cita Jokowi-JK, yaitu poin ke 3 “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara
Musfita Sari   +3 more
doaj   +3 more sources

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

open access: yes, 2022
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip ...
openaire   +1 more source

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-GOVERNMENT)

open access: yesJurnal EL-RIYASAH, 2022
Secara faktual yang menjadi masalah  dalam  pengelolaan desa secara efisien dan efektif  adalah  kebijakan dan implementasi program pemberdayaan maupun pembangunan  yang  tidak didasarkan pada data dan informasi yang  akurat.
Afrizal Rizal   +3 more
semanticscholar   +1 more source

KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)

open access: yesCosmoGov, 2017
The system of government that practiced in many countries today tend to experience the changes. Some countries have special characteristics of its own in the event of the existence of the country. Characteristic of the country one is to have a system of government. This article is the result of the study the theoretical concept about the classification
openaire   +2 more sources

Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia

open access: yesJurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara.  Tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut ...
Aziz Fahri Nasution   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Urgensi Transformasi Pemerintahan Demokrasi Menuju Pemerintahan Islam

open access: yesJurnal Kajian Peradaban Islam, 2018
Transformasi sering dipakai dalam arti suatu upaya perubahan agar terjadi penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakatnya. Mentransformasikan hukum baik dalam bentuk sistem maupun Peraturan Perundang-undangan yang baik dibutuhkan sekurang-kurangnya empat landasan yakni: landasan filosofis, sosiologis, yuridis.
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy