Results 11 to 20 of about 57,363 (240)
Mekanisme dalam penegakan hukum politik uang memiliki 2 dimensi hukum yang berbeda, yaitu dimensi pidana pemilu dan dimensi administrasi pemilu. Kondisi demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum politik uang yang terjadi ...
Kamal fahmi Kurnia
doaj +2 more sources
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara. Keputusan-keputusan MK memiliki peran krusial dalam menentukan validitas
Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi
openalex +3 more sources
PENEGAKAN HUKUM PEMILU UNTUK PEMILU BERINTEGRITAS
Pelaksanaan Pemilu 2019 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu di masa-masa yang akan datang semakin berkualitas dan berintegritas. Kualitas dan integritas Pemilu patut diperhatikan karena memang faktanya Pemilu akan sangat menentukan kehidupan bangsa dan ...
openaire +1 more source
ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU
The Election Supervisory Body (Bawaslu) has a role in maximizing the quality of the implementation of elections so as to provide certainty for the upholding of sovereignty and the pure results of the votes that will be cast by the community. Regulations for regulating the authority regarding Bawaslu in Indonesia are regulated in Law Number.
Syafriadi Syafriadi, Selvi Harvia Santri
openaire +1 more source
The Dynamics of Religious Education in Higher Education [PDF]
This study aims to identify and understand the dynamics of religious education as indicated by students' attitudes from non-Muhammadiyah backgrounds to the dynamics of spiritual practice at the Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah ...
Faridi, Faridi
core +1 more source
AbstrakProblem pelanggaran pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kepala Daerah sulit terbendung. Kontrol regulasi melalui Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum berhasil menuntaskan kasus pelanggaran pemilu ...
Siti Hasanah, Sri Rejeki
openaire +1 more source
This study describes communication constitutes organizing the Election Organizer Honorary Council (DKPP) in realizing election organizers with integrity.
Henni Gusfa, Irmawanti
doaj +1 more source
Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 dan Malpraktek Pemilu
Tata kelola logistik pemilu 2019 mulai dari perencanaan dan pelaksanaan menimbulkan problematika di masyarakat. Dalam perencanaan pada masa prapemilihan terdapat perbedaan aturan mengenai kotak suara yang digunakan didalam negeri dan diluar negeri. Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat keterlambatan distribusi logistik, kekurangan dan tertukarnya ...
null Rika Mariska, null Heri Kusmanto
openaire +2 more sources
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dituntut untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti segala temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu baik itu sengketa pemilu dari tahapan yang satu ketahapan yang lainnya agar pemilu dapat berjalan denga lancar aman
Erika Norliza’Aini +2 more
doaj +1 more source
PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT, MALPRAKTIK PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU
Perilaku memilih seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti agama, ras, daerah, dan suku yang dikelompokkan oleh Lazarsfeld dalam mashab sosiologis, orientasi kepada kandidat dan identifikasi kepartaian yang termasuk dalam mashab psikologis, oleh Angust Campbel, dan kepentingan ekonomi dalam mashab rational atau ekonomi ...
Ferdian Ferdian +2 more
openaire +2 more sources

