Results 41 to 50 of about 11,057 (170)

Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019

Jurnal Adhyasta Pemilu, 2021
This paper will analyze the implementation of alleged treatment of election crimes in the implementation of election 2019. There are several weaknesses in the handling of alleged election crimes through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra GAKKUMDU), first related to differences in understanding among the elements in Sentra Gakkumdu and both ...
openaire   +2 more sources

Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif

Journal of Political Issues, 2019
Undang Undang  No. 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden ...
Agam Primadi, David Efendi, Sahirin Sahirin   +2 more
doaj   +1 more source

Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan

Khazanah Hukum, 2020
Badan Pengawas Pemilu, tidak lain bertujuan agar demokrasi substanstif yang termanifestasi dalam pemilu/pemilihan yang berintegritas dapat dicapai melalui upaya-upaya pencegahan, pengawasan dan terkhusus terkait penanganan pelanggaran pemilu/pemilihan ...
Iqbal Nasir
doaj   +1 more source

Penyelenggaraan Pemilu Yang Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Banda Aceh

As-Siyadah
Penyelenggaraan pemilu yang inklusif diatur pada Pasal 5 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam pelaksanaan pemilu.
Cut Mutia Rahmadani, Khairani
semanticscholar   +1 more source

Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Serentak 2019

Gema Keadilan, 2014
Demokrasi memiliki dua komponen dasar, yaitu substantif dan prosedural. Komponen pertama adalah landasan normatifyang memuat seperangkat nilai-nilai dasar bagi suatu tatanan (sistem) kehidupan politik dan ketatanegaraan yang keberadaannya mutlak diperlukan serta membedakannya dengan sistem yang lain.
openaire   +1 more source

Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal [Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections

Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 2021
The concurrent elections became one of the agendas in the preliminary revised draft of the General Elections Bill by the Indonesian House of Representatives following Decision of Constitutional Court Number: 55/PUU-XVII/2019. One of the agendas proposed in revised bill was the separation between the national and local elections.
openaire   +2 more sources

Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia

JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial
Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 di Indonesia merupakan salah satu peristiwa politik yang memiliki kontroversi dan dinamika yang menciptakan sejarah baru di Indonesia.
Hema Junaice Sitorus, Mellysa Tanoyo, Irwansyah   +2 more
semanticscholar   +1 more source

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Jurnal USM Law Review, 2020
Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan dan persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 .
Sukimin Sukimin
doaj   +1 more source

Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah

Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Penelitian ini membahas implikasi konstitusional Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Latar belakang penelitian ini berpijak pada kompleksitas pelaksanaan pemilu serentak lima kotak yang ...
Gugun Gunawan, Deny Guntara, M. Abas
semanticscholar   +1 more source

Special Chamber Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu

Milthree Law Journal
Penyelesaian sengketa pemilu merupakan salah satu aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa hasil pemilu sering menghadapi lonjakan jumlah perkara ...
Firnandes Maurisya, Sukamto Satoto, Ardilafiza   +2 more
semanticscholar   +1 more source