Results 51 to 60 of about 17,212 (150)

FENOMENOLOGI VOTE BUYING DALAM PELAKSANAAN PEMILU DIKALANGAN SANTRI PONPES NASRUDIN DESA SUMURBER

open access: yesJurnal Trias Politika, 2022
Fenomena vote buying dalam pelaksanaan pemilihan umum bukan menjadi hal yang tabuh melainkan sudah menjadi praktik yang sering dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.
Khilda Nurul Falahiyah   +1 more
doaj   +1 more source

Harmonisasi Regulasi Pemilu dalam Konteks Pemilu Serentak 2024

open access: yesPolitika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
The 2024 simultaneous elections in Indonesia are a major challenge in harmonizing regulations covering legislative and executive elections. The background of this research is the existence of overlapping regulations, norm gaps, and technical obstacles in implementation, which have the potential to affect the quality of democracy.
null Moh Arief Erawan, null Marten Bunga
openaire   +1 more source

PENGUATAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PEMILU

open access: yesJurnal Keadilan Pemilu, 2023
The 2019 general election is considered a complex election in terms of organization and types of violations. Allegations of election violations prompted changes in the various laws governing them. In preparation for the 2024 election, the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) is working to strengthen election laws.
openaire   +1 more source

Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu

open access: yesJurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2004
Prerequisite of normative democratic election is crucial, it is needed to measure the content of democracy it seif, but if the prerequisite is not accompanied by the strong commitment from the institution and the voters for streng then the other democratic principles, the general election is not perfect. In the other hand, the election handled would be
openaire   +2 more sources

RANCANGAN MEDIA INFORMASI DAN SEJARAH PEMILU PADA RUMAH PINTAR PEMILU “OMAH PEMILU” KPUD BANTUL [PDF]

open access: yes, 2019
Rumah Pintar Pemilu KPUD Kabupaten Bantul secara umum menyediakan fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu; menjadi pusat informasi kepemiluan ...
Prasetyaningsih, Yulyta Kodrat
core   +1 more source

The Persepsi Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Ramah Lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara

open access: yesJurnal Bina Praja, 2021
Pada tahun 2020 pemilihan kepala daerah pasca-konflik diselenggarakan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Peraturan tentang pemilu secara tegas menyatakan bahwa setiap calon wajib berkampanye dan menggunakan alat peraga yang ramah lingkungan ...
Lady Grace Jane Giroth   +3 more
doaj   +1 more source

Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019

open access: yesJurnal Adhyasta Pemilu, 2021
This paper will analyze the implementation of alleged treatment of election crimes in the implementation of election 2019. There are several weaknesses in the handling of alleged election crimes through the Integrated Law Enforcement Center (Sentra GAKKUMDU), first related to differences in understanding among the elements in Sentra Gakkumdu and both ...
openaire   +2 more sources

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PEMILU UNTUK MENDUKUNG MEWUJUDKAN PEMILU DEMOKRATIS

open access: yesKonferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023
Elections as a means of political distribution to elect democratic government leaders and people’s representatives require support from citizens, good legal instruments, honest and fair organizers and election participants who comply with election principles and laws.
openaire   +1 more source

Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu

open access: yesJurnal Preferensi Hukum, 2023
Berdasarkan data Kinerja Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, menyatakan, dari 376 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebanyak 51 permohonan para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, dan sebanyak 325 permohonan yang putusannya dilakukan melalui adjudikasi.
null I Gusti Ngurah Ananta Wardana   +2 more
openaire   +1 more source

Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?

open access: yesJurnal Trias Politika, 2018
Penelitian ini mengkaji sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia yang melahirkan perilaku korupsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa sistem pemilu proporsional terbuka yang melahirkan korupsi dikalangan anggota DPR dan DPRD.
Diah Ayu Pratiwi
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy