Results 11 to 20 of about 12,037 (159)

Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis

open access: yesFIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2015
Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh Negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Negara, maka ...
Budiyono, Budiyono, Budiyono Budiyono
openaire   +5 more sources

Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah [PDF]

open access: yesCIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021
AbstrakProblem pelanggaran pemilu oleh Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu Kepala Daerah sulit terbendung. Kontrol regulasi melalui Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah, Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil belum berhasil menuntaskan kasus pelanggaran pemilu ...
Siti Hasanah, Sri Rejeki
openaire   +2 more sources

RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PENYELENGGARAAN PEMILU

open access: yesJURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, 2018
Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014.
Rahmawati, Restu, Restu Rahmawati
openaire   +3 more sources

Keadilan Pemilu Dalam Perkara Pidana Pemilu: Studi terhadap Putusan Pengadilan

open access: yesJurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2022
Electoral justice can be seen from at least two important aspects, namely the procedure of the election implementation and the mechanism for resolving election-related offences. Election-related offences are understood as actions that are contrary to the provisions of laws and regulations relating to elections. One of the said election-related offences
Suparto, Despan Heryansyah
openaire   +4 more sources

Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu

open access: yesJurnal Magister Hukum Udayana, 2018
This study aims to analyze the need to establish a special election court which has the authority to solve various election law cases in order to realize elections with integrity; and analyzing the formulation of election special justice in order to ...
Iwan Rois, Ratna Herawati
doaj   +2 more sources

Makna Pemilu: Ketidakrunutan Arti Penting Pemilu Bagi Pemilih [PDF]

open access: yesCosmoGov, 2022
Para ilmuwan telah menawarkan konsep pemilu yang ideal bagi pemilih, yang di antaranya adalah kesempatan pemilih untuk mendelegasikan orang untuk menempati jabatan tertentu, dan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan melalui pilihan-pilihan program ...
George Towar Ikbal Tawakkal   +5 more
openaire   +2 more sources

MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MONEY POLITIC DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN TEMANGGUNG [PDF]

open access: yes, 2021
Berdasarkan salah satu ciri Negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum dan terjadwal. Karenanya, tanpa pemilu, struktur demokrasi nasional akan hilang.
Jatmiko, Bayu
core   +1 more source

PERUBAHAN SIKAP AKSEPTOR SEBELUM DAN SESUDAH KONSELING TENTANG PEMERIKSAAN ULANG PASCA PEMASANGAN IUD

open access: yesJurnal Delima Harapan, 2021
The results BKKBN Center (2018) found that the acceptor inspection afterinstallation of the IUD and some of them do not exercise control on the groundsthere was no suggestion from the officer, did not know and no complaints.
Eny Pemilu Kusparlina
doaj   +1 more source

Pelanggaran Kode Etik Berat Oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Tahun 2014 Dan Pilkada Tahun 2015

open access: yesJurnal Ilmu Sosial, 2018
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari periode pemilu sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat yang diberhentikan oleh DKPP selama ...
Aidinil Zerra   +2 more
doaj   +3 more sources

PENEGAKAN HUKUM PEMILU UNTUK PEMILU BERINTEGRITAS

open access: yesKonferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2023
Pelaksanaan Pemilu 2019 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu di masa-masa yang akan datang semakin berkualitas dan berintegritas. Kualitas dan integritas Pemilu patut diperhatikan karena memang faktanya Pemilu akan sangat menentukan kehidupan bangsa dan ...
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy