Results 41 to 50 of about 734 (103)
Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu
PLENO JURE, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu.
openaire +2 more sources
Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Serentak 2019
Gema Keadilan, 2014 Demokrasi memiliki dua komponen dasar, yaitu substantif dan prosedural. Komponen pertama adalah landasan normatifyang memuat seperangkat nilai-nilai dasar bagi suatu tatanan (sistem) kehidupan politik dan ketatanegaraan yang keberadaannya mutlak diperlukan serta membedakannya dengan sistem yang lain.
openaire +1 more source
Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2004 Prerequisite of normative democratic election is crucial, it is needed to measure the content of democracy it seif, but if the prerequisite is not accompanied by the strong commitment from the institution and the voters for streng then the other democratic principles, the general election is not perfect. In the other hand, the election handled would be
openaire +2 more sources
KUOTA PEREMPUAN DI DPRD JAWA TENGAH PADA PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019
Perspektif Hukum, 2019 <p><em>Gender equality in Indonesian legislature has not yet reached its expected state. Despite numerous agreements, conventions, and affirmative actions that were taken so far to promote the agenda, the fact of the matter is that female politicians are still quite rare in Indonesian legislatures, compared to their male counterparts. Among
Hamidah Abdurrachman +2 more
openaire +2 more sources
Arena Hukum, 2021 Abstract This research aims to reconceptualize the recruitment of election organizers based on Law Number 10 of 2017 concerning General Elections to realize an election organizer with integrity. This normative juridical research uses conceptual and statute approach.
Muhammad Anwar Tanjung +2 more
openaire +2 more sources
Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu
Jurnal Preferensi Hukum, 2023 Berdasarkan data Kinerja Bawaslu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019, menyatakan, dari 376 permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sebanyak 51 permohonan para pihak mencapai kesepakatan melalui proses mediasi, dan sebanyak 325 permohonan yang putusannya dilakukan melalui adjudikasi.
null I Gusti Ngurah Ananta Wardana +2 more
openaire +1 more source
Resultan Politik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Politik Hukum Pemilu
Jurnal Konstitusi, 2018 Dalam perkembangan politik hukum kontemporer, keputusan politik dalam pembentukan regulasi sering dihadapkan pada dua persoalan sekaligus yang saling berhadapan.
Sholehudin Zuhri
doaj +1 more source
REFORMULASI PENERAPAN ELECTORAL THRESHOLD DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA [PDF]
Lex Librum, 2017 Perdebatan paling seru menjelang di selenggarakannya hajatan nasional, pemilu 2014, adalah bagaimana melanjutkan reformasi di bidang politik, khususnya sistem pemilu dan pemerintahan, yang ditujukan untuk memperkuat stabilitas dan meningkatkan ...
Firman Freaddy Busroh
doaj +1 more source
Politika: Jurnal Ilmu Politik, 2021 Tulisan ini mengkaji kecenderungan partisipasi pemilih pemula di Jawa Tengah menjelang Pemilihan Gubernur 2018, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung.
Fitriyah Fitriyah +2 more
doaj +1 more source
Jurnal Keadilan Pemilu, 2022 The general elections and elections in 2024 will be the first experiences because they will be held concurrently in the same year. Reflecting on the implementation of the 2019 elections, the Integrated Law Enforcement Center's (Gakkumdu) discussion of problems has a significant impact on the process of enforcing the Election Criminal Law.
openaire +1 more source