Results 111 to 120 of about 10,976 (150)

Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik

Jurnal Konstitusi, 2016
Ethics basically teach and emphasize to every individual including the organizer of election to take a stand and ensure that any action taken always relying on moral values. Ethics is an important element that must be adhered to every organizer of election, because it is one of the fundamental aspects for realizing democratic elections.
openaire   +2 more sources

Sistem Informasi Geografis Pemetaan TPS di Wilayah Bali Berbasis Web

Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi), 2016
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.
I Gede Arya Permadi
doaj  

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif Di Minahasa Tenggara Tahun 2014 [PDF]

, 2015
Sebuah negara yang menganut system demokrasi partisipasi masyarakatmerupakan sebuah indikator penting. Demikian juga bagi Indonesia, ironisnya halyang diharapkan tersebut belum dapat diwujudkan.
Likuayang, M. M. (Masye)
core  

Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum [PDF]

, 2018
The focus of this study was on the decision of the Constitutional Court number 4/PUU-VII/2009 and decision number 14-17/PUU-V/2007 which legitimize former prisoners as regional head and legislative candidates.
Saraswati, R. (Retno), Tanjung, M. A. (Muhammad)   +1 more
core  

Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia [PDF]

, 2013
Elections are the means to implement sovereignty of the people in order to elect members of the House of Representatives, Regional Representatives Council, Local Legislative Council, the President and Vice President.
Jayus, J. (Jayus)
core  

Model Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karawang

Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
The election organizers are regulated in Law Number 7 of 2017 as institutions that organize elections, consisting of the General Election Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) as a unified election task force.
null Siti Hamimah, null Rengga Kusuma Putra   +1 more
openaire   +1 more source

Tantangan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Analisis Perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Journal of Contemporary Law Studies
The study examines the challenges and potential solutions regarding the enforcement of ethical codes by the Election Organizers Honor Council (DKPP) under the 2017 General Election Law. Established in 2012, DKPP plays a crucial role in addressing violations of election organizers' ethical codes, as evidenced by a significant volume of complaints ...
openaire   +1 more source

Menakar Profesionalisme Penyelenggaraan Pemilu 2014 Di Kota Garam: Analisis Kepemimpinan, Integritas, Independensi, Dan Kompetensi Kepemiluan [PDF]

, 2015
Rahardjo, M. S. (Moh)
core  

Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Efisien dan Demokratis [PDF]

, 2013

core  

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Benang Kusut Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022
Penyelenggara Pemilu harus dipastikan mentaati kode etik. Korbannya akan terlalu besar jika etik itu diabaikan. Proses demokrasi dan penyelenggaraan negara adalah hilir dari Pemilu. Namun masalahnya adalah proses penegakan etik juga bermasalah, terutama sejak hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Beni Kurnia Illahi, Feri Amsari
openaire   +1 more source