Results 31 to 40 of about 369 (115)

Problematika dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi

PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021
This article aims to find out how the investigation into criminal acts of corruption was carried out by the Tanjung Jabung Timur Police investigators, and what were the obstacles in additional investigations to fulfill P-19. The method used is empirical juridical, examining the gap between das sollen and das sein.
Nurholidah, Nurholidah, Lasmadi, Sahuri, Monita, Yulia   +2 more
openaire   +2 more sources

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Arena Hukum, 2016
Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia.
M. Sahid
doaj   +1 more source

Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan Nomor: 09/Pid.Pra/2016/PN.LwktentangPenghentianPenyidikanTindakPidanaPolitikUang di KabupatenLuwuk.
Hardianto Djanggih, Yusuf Saefudin
doaj   +1 more source

Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pemeriksanaan Tingkat Penyidikan di Kabupaten Pasangkayu

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2022
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi HAM terhadap pemeriksaan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian di Kabupaten Pasang Kayu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.
Andi Muh Dilla Saputra
doaj   +1 more source

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN KREDIT FIDUSIA

Clavia, 2022
Penggelapan atas barang jaminan kredit fidusia amat kerap terjadi dan sangat rawan karena berupa benda bergerak. Peranan penyidik dalam melindungi barang jaminan fidusia dilakukan berdasarkan beberapa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu: Bagaimana proses penyidikan tindak pidana penggelapan jaminan ...
Encep Feby Nuramdhan, Ruslan Renggong, Kamsilaniah Kamsilaniah   +2 more
openaire   +1 more source

KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Angkatan Laut serta Penyidik Kepolisian Perairan.
Firdaus Firdaus, Adhi Wibowo
doaj   +1 more source

Penentuan Status Korban Pemerkosaan Guna Melakukan Aborsi Pasca Pengesahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Jurnal Mercatoria, 2023
Artikel ini bertujuan untuk mencari penentuan kapan seseorang dapat dikatakan sebagai korban kekerasan seksual penyebab kehamilan dalam konteks korban menginginkan prosedur aborsi sesuai ketentuan Pasal 463 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ...
Tsabitha Afnan Putri Wahyudhi, Beniharmoni Harefa   +1 more
doaj   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT MILIK PT SUMBAR ANDALAS KENCANA DI SATRESKRIM POLRES PESISIR SELATAN

Unes Journal of Swara Justisia, 2021
Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Milik PT Sumbar Andalas Kencana  di Satreskrim Polres Pesisir Selatan adalah dengan cara mediasi penal dan melalui sistem peradilan pidana dalam hal ini pada proses ...
Hokianto Tanjaya
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

IBLAM Law Review
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus utama penelitian ini adalah
Restu Widiastuti, Subhan Zein, Sudarto
doaj   +1 more source

PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DISEBARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PENYIDIKAN

Unes Journal of Swara Justisia, 2021
Pertimbangan Penyidik Pada Satreskrim Polres Kerinci Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disiarkan Melalui Media Sosial adalah dengan hanya menerapkan unsur yang terdapat pada Pasal  76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang ...
Jeki Noviardi, Fitriati Fitriati, Herman Bakir   +2 more
doaj   +1 more source