Results 41 to 50 of about 369 (115)
Pengaturan tentang alat bukti keterangan ahli terdapat pada Pasal 184 KUHAP. Sesuai Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli digunakan di sidang pengadilan. Hasil visum psikiater tersangka menyatakan tersangka tidak mampu bertanggung jawab, sehingga penghapusan
Siska Helmiranita, Susi Delmiati
doaj +1 more source
HAMBATAN TEKNIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK PADA POLDA SUMATERA BARAT
Penelitian ini bertujuan membahas hambatan teknis dalam penyidikan tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik oleh penyidik.
Fitriati Fitriati +2 more
doaj +1 more source
Penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Bahan tambahan digunakan untuk meningkatkan mutu dan daya tahan makanan, namun bahan tambahan mengandung zat berbahaya bagi kesehatan sehingga terdapat ...
Dito Landerson
doaj +1 more source
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya ...
Riza Alifianto Kurniawan
doaj +1 more source
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ALAT BUKTI SURAT BERBENTUK FOTOCOPY
Alat bukti surat berupa fotokopi dan bukan dalam bentuk aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum apabila tidak dilengkapi dengan legalisasinya atau otentifikasinya.
Muhammad Ilham
doaj +1 more source
WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary cirmes, disebabkan dampaknya yang dapat merugikan perekonomian sebuah negara. Penanganan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan pada 3 lembata yakni Kejaksaan, KPK dan Kepolisian Republik Indonesia.
null Dila May Sekarsari +2 more
openaire +1 more source
Masalah Korupsi merupakan masalah yang sangan serius dan sangat sulit untuk diberantas, atas dasar pertimbangan tersebut maka KPK dibentuk untuk melakukan berbagai tindakan terhadapat setiap perkara korupsi yang berkaitan dengan masalah grand corruptions.
FRANS WILMAT MUSKANAN
doaj +1 more source
Kendala Yang Dihadapi Penyidik Satreskrim Polres Kerinci Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Elektronik adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, sebagian besar personil penyidik ...
Dio Frananda
doaj +1 more source
Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi seringkali terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan tindak korupsi antar Polri, Kejaksaan, dan KPK. Contoh kasus korupsi pimpinan anggota DPRD Kota Surakarta Periode 1999-2004 ditangani oleh Polwil Surakarta.
openaire +1 more source
The purpose of this study was to analyze the implementation of the concept of diversion procedure at the investigation stage in the completion of the crime by children.
Achmad Ratomi
doaj +1 more source

