Results 121 to 130 of about 389,159 (147)

HAK UJI MATERIIL PERATURAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

open access: yesJurnal Hukum & Pembangunan, 2019
Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive review dan judicial review. Executive review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki ...
openaire   +2 more sources

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PARTISIPATIF: SOLUSI PRAKTIS DALAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH

open access: yesJurnal Jurisprudence, 2017
Dalam menjalankan demokrasi negara, peraturan daerah menjadi sebuah sarana hukum yang menarik untuk terus dikaji dan dikembangkan. DPRD sebagai pemain inti, dituntut untuk terus melakukan perbaikan progresif demi terciptanya kesejahteraan masyarakat ...
Aris Diyanto
doaj  

PERATURAN DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

open access: yesLEX ET SOCIETATIS, 2016
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legalitas atau landasan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi otonomi daerah melahirkan pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Kepala Daerah.
openaire   +1 more source

TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)

open access: yesFiat Justisia, 2014
Menemukan dan menentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai.
Muhtadi Muhtadi
doaj  

Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi

open access: yesHunafa: Jurnal Studia Islamika, 2015
The application of sharia in Indonesia has a strong historical roots, even predates the history of European law itself. So if there is a desire of some parties to implement it, it is not something fabricated or new demands are groundless,but already has ...
Nur Rohim Yunus
doaj  

Problematika Pendelegasian Pengaturan Undang-Undang terhadap Peraturan Daerah: Studi Kasus Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 3 Daerah

open access: yesJurnal Legislasi Indonesia
Abstract There are quite significant regulatory changes regarding Regional Levy and Taxes after Law 1/2022. In this case,there was a closing provision which stated that existing regional regulations will be ineffective after two years since the new Law was issued. This research is aimed at answering  research question, namely how are theproblems caused
Muhammad Hamzah Al Faruq   +2 more
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy