Results 101 to 110 of about 34,961 (164)

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Jurnal Gagasan Hukum, 2019
Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu.
openaire   +1 more source

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017
The existence of regional authority to make regional regulations for their own region based on the principle of regional autonomy does not mean that the regional government is sovereign, because supervision and supreme power still remain in the hands of the central government. According to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government there are
openaire   +2 more sources

Renegotiating Boundaries on Bali Coastal Tourist Resorts

This paper proposes a definition and application of the territorial boundary in Bali coastal tourist resorts between private owners and public space, to overcome ongoing disputes over land ownership between privately run organisations and the state.
Temple, Nicholas, Rajendra, Anom, Nicholls, Richard   +2 more
core  

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL [PDF]

Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui 5 tahap pembentukan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
Pertiwi Unik Melati, NIM.: 20103070006
core  

Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Unes Journal of Swara Justisia
Pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di
Indah Pratiwi, Yuliandri, Dian Bhakti Setiawan   +2 more
doaj   +1 more source

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG DEMOKRATIS OLEH PEMERINTAH DAERAH

, 2017
ABSTRAKANDI TENRI ANGKI NAZARUDDIN, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah (dibimbing oleh Bapak Syarifuddin dan Bapak H. M.
ANDI TERNI ANGKI NAZARUDDIN, Syarifuddin, H. M. Kamal Hidjaz   +1 more
core  

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH BERMASALAH DITINJAU DARI PERSFEKTIF OTONOMI DAERAH

, 2022
ABSTRAKMenteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah pada tahun 2016. Pembatalan ribuan perda tersebut terdiri dari 4 kategori. Pertama, ‎meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua,
Pasaribu, Ahmad Jamil, Pratiwi, Diana
core  

Peran Regulasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Risiko Bencana: Evaluasi Atas Kebijakan Peraturan Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kota Ambon

Jurnal Kawistara
Regulasi pemerintah yang efektif dianggap sebagai kunci dalam manajemen risiko bencana. Regulasi yang efektif dapat menciptakan kepastian dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tak terduga seperti tsunami.
Novian Andri Akhirianto, Anies Ma'rufatin, Khusnul Setia Wardani, Widjo Kongko, Fretha Julian Kayadoe   +4 more
doaj   +1 more source

Payung Hukum Pembentukan BUMDes

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian ...
Zulkarnain Ridlwan
doaj  

Inkonsistensi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Penerapan Tarif Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menghilangkan/tidak mencantumkan “frasa tarif” yang tertera pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan ...
Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H., Azzahrah, Tharisah, n Umum Daerah, Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H., M   +2 more
core