Results 101 to 110 of about 1,174 (124)

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2020
ABSTRAK Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Salah satu Provinsi yang mendapat status Otonomi Khusus adalah Provinsi Papua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 ...
openaire   +1 more source

Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat [PDF]

, 2012
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah hanya ditekankan pada pengawasan represif saja, hal ini menimbulkan permasalahan baru, seperti berubahnya bentuk perwujudan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Perda. Perda dalam menjalankan urusan pemerintahan dapat menjadi baik jika pembentukan Perda tersebut dilakukan
openaire   +1 more source

Legislasi Peraturan Daerah Partisipatif

2016
Local Regulation legislation is the constitutional mandate of Article 18 (6), which reads "Local Government reserves the right to stipulate Regional Regulations and other regulations to implement autonomy and duty of assistance". In the implementation of legislation as a form of regional autonomy based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Government,
openaire   +1 more source

PERATURAN DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2016
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legalitas atau landasan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi otonomi daerah melahirkan pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Kepala Daerah.
openaire   +1 more source

Peraturan Daerah Tentang Penataan Pasar di Kabupaten Enrekang

Maspul Journal of Community Empowerment, 2023
Ismaya Ismaya
exaly  

PENERAPAN PRINSIP GREEN CONSTITUTION PADA PRODUK HUKUM DAERAH: PENDEKATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 2020
Kadek Agus Sudiarawan
exaly  

Fungsi Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dprd Kabupaten Tanah Datar Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

2019
Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia adalah lembaga yang para anggotanya di pilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam daerah otonom, Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan ...
openaire  

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH

2021
openaire   +1 more source

Implementasi Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

2021
exaly  

Implementasi Hukum Adat Berbasis Kearifan Lokal melalui Peraturan Daerah

Kaganga, 2023
exaly