Results 101 to 110 of about 590,393 (155)

Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia
Pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di
Indah Pratiwi   +2 more
doaj   +1 more source

Lembaran Daerah Dan Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007

open access: yes, 2008
388 p.
Yogyakarta. Biro Hukum Sekretariat Daerah
core  

Payung Hukum Pembentukan BUMDes

open access: yesFiat Justisia, 2014
Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian ...
Zulkarnain Ridlwan
doaj  

Kriminalisasi dalam Peraturan-peraturan Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Politik Kriminal

open access: yesJurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2004
There is any trend of criminal threat in theendorsed laws in Yogyakarta Special province. It especially deals with the regional tax viewed from criminal punishment perspective has been proportioned as the norm of regulation, it seems that to be forced socially and economically.
openaire   +3 more sources

TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)

open access: yesFiat Justisia, 2014
Menemukan dan menentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai.
Muhtadi Muhtadi
doaj  

Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi

open access: yesHunafa: Jurnal Studia Islamika, 2015
The application of sharia in Indonesia has a strong historical roots, even predates the history of European law itself. So if there is a desire of some parties to implement it, it is not something fabricated or new demands are groundless,but already has ...
Nur Rohim Yunus
doaj  

Inkonsistensi Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Penerapan Tarif Badan Layanan Umum Daerah

open access: yes
Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menghilangkan/tidak mencantumkan “frasa tarif” yang tertera pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan ...
Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H.   +2 more
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy