Results 101 to 110 of about 392,699 (167)

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTARN BANDA ACEH [PDF]

open access: yes, 2015
RINGKASANPada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan dan cafe.
RIZQA AMALIA
core  

RESPON PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2007 KOTA BANDA ACEH ( STUDI DI PASAR ACEH KOTA BANDA ACEH ) [PDF]

open access: yes, 2018
ABSTRAKPedagang kaki lima merupakan salah satu femomena sosial yang terjadi Indonesia dan menjadi masalah sosial yang harus dihadapi berkaitan dengan ketertiban dan keindahan tata ruang kota.
Mirhadi Adhha
core  

ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)

open access: yesJurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 mengenai pembebasan Pajak Bumi Bangunan dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017 mengenai pembebasan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI
Aida Nurul Hidayah, Suparno
doaj  

Analisis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango [PDF]

open access: yes, 2016
Profesi Bendahara yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bertugas menerima, mencatat, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkan ...
Rahmatiah, D. R. (Dwi)
core  

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

open access: yesAS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017
The existence of regional authority to make regional regulations for their own region based on the principle of regional autonomy does not mean that the regional government is sovereign, because supervision and supreme power still remain in the hands of the central government. According to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government there are
openaire   +2 more sources

EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ONLINE DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON [PDF]

open access: yes, 2016
FIFI AFIYAH. 14122210969. “EFEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN PAJAK DAERAH ONLINE DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON”. Pajak merupakan salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah dalam pembiayaan pembangunan daerah yang berguna bagi ...
FIFI AFIYAH,
core   +1 more source

PERATURAN-PERATURAN DAERAH BERMUATAN MATERI AJARAN ISLAM DI SUMATERA SELATAN

open access: yesNurani, 2016
Indonesia as a country that consists of areas in the various islands with mileage close of central administration necessitates the existence of local governance as mandated in Article 18 of the Constitution NRI 1945.
Yazwardi Yazwardi
doaj  

DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ( Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo) [PDF]

open access: yes, 2011
Perkembangan masyarakat desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitan dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan.
WARTOYO, WARTOYO
core  

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Di Kabupaten Kudus [PDF]

open access: yes, 2013
Education is very important because it is the primary means in an effort to improve the quality of human resources. In order to improve the quality of Kudus human resources in order to be more competitive, Kudus government regency has launched a ...
Ratnawati, D. (Dewi)   +2 more
core  

Efektifitas Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Terkait Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang) [PDF]

open access: yes, 2013
SIINDAWARI LUPITA NINGGARWATI, 2013, Efektifitas Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan Terkait Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang), Sri
Ninggarwati, I. L. (Indawari)
core   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy