Results 91 to 100 of about 590,393 (155)

ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)

open access: yesJurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 mengenai pembebasan Pajak Bumi Bangunan dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017 mengenai pembebasan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI
Aida Nurul Hidayah, Suparno
doaj  

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/kota

open access: yes, 2018
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
TELAUMBANUA, D. (DALINAMA)
core  

PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2019
Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah.
Andi Desmon
doaj  

PELAKSANAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH [PDF]

open access: yes, 2004
Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kewenangan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah" merupakan suatu fenomena dengan adanya perubahan sistem pemerintahan kita menuju kearah yang lebih demokratis dengan penerapan otonomi daerah.
ENCIK MUHAMMAD FAUZAN, -
core   +1 more source

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN IMPLIKASI DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH BAGI PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

open access: yesAl-Adl : Jurnal Hukum, 2017
Abstract Constitutionally, Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that "Local government has the right to enact regional regulations and other regulations to implement autonomy and assistance tasks".
openaire   +2 more sources

Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Pembatalan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah)

open access: yes, 2017
Salah satu dampak yang signifikan dari perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah terletak pada kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah yang dibentuk oleh ...
Sitohang, Mipa Sere Sumantri
core   +1 more source

Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia

open access: yesJurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko   +6 more
doaj   +1 more source

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

open access: yesAS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017
The existence of regional authority to make regional regulations for their own region based on the principle of regional autonomy does not mean that the regional government is sovereign, because supervision and supreme power still remain in the hands of the central government. According to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government there are
openaire   +2 more sources

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL [PDF]

open access: yes
Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui 5 tahap pembentukan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
Pertiwi Unik Melati, NIM.: 20103070006
core   +1 more source

Peran Regulasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Risiko Bencana: Evaluasi Atas Kebijakan Peraturan Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kota Ambon

open access: yesJurnal Kawistara
Regulasi pemerintah yang efektif dianggap sebagai kunci dalam manajemen risiko bencana. Regulasi yang efektif dapat menciptakan kepastian dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tak terduga seperti tsunami.
Novian Andri Akhirianto   +4 more
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy