The Urgency Of Creating Regional Regulations For Supporting The Implementation Of Regional Autonomy
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2019 The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs.
Lies Ariany, Risni Ristiawati
doaj +1 more source
Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan) [PDF]
, 2017 Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi tersebut ...
Mawikere, L. (Lidia) +2 more
core
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah [PDF]
, 2015 Sae Franra Pudaba, NPM A202 049 1131,Regional Implementation Bengkayang Regulation Number 2 year 2013 Land and Building Tax on Rural and Urban Areas in office Revenue departmen. Under the guidance of Kamarullah as Hamdani as a Supervisor I and Supervisor
FRANRA SAE PUDABA, S.H. A.2021131049, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
core
Al-Adl : Jurnal Hukum, 2017 Abstract Constitutionally, Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that "Local government has the right to enact regional regulations and other regulations to implement autonomy and assistance tasks".
openaire +2 more sources
Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) sebagai Kebijakan Publikdalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam Tinjauan Hukum [PDF]
, 2017 Pembangunan dalam bidang kepariwisataan adalah merupakan bagian dari pemabngunan nasional. Pemabngunan bidang kepariwistaan sangat penting untuk dilakukan mengingat aspek sumber daya alam yang begitu besar dan potensial dimiliki oleh negara Indonesia ...
Sumartini60, S. (Siti)
core
Disaster resilient village-based approach to disaster risk reduction policy in Indonesia: A regulatory analysis. [PDF]
Jamba, 2021 Arifin S +4 more
europepmc +1 more source
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA TERHADAP KELANCARAN LALU LINTAS JALAN RAYA (STUDI TENTANG KEBERADAAN PITA PENGGADUH DI KOTA BANDA ACEH) [PDF]
, 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas memerintahkan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah terkait perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang ...
TOMI
core
REDESAIN PELAKSANAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DI KABUPATEN MAJALENGKA [PDF]
, 2018 ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan daerah sekaligus lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislasi ...
Herawati, Ratna, Satria, Adhi Putra
core
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
Jurnal Gagasan Hukum, 2019 Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu.
openaire +1 more source
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup
Progresif, 2019 Latar belakang penelitian ini dilakukan bahwasanya di tingkat daerah dengan semangat otonomi daerah, daerah memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi lokal demi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal ...
Putera Astomo
doaj +1 more source