Results 91 to 100 of about 34,961 (164)
Lembaran Daerah Dan Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
, 2008 388 p.
Yogyakarta. Biro Hukum Sekretariat Daerah
core
PELAKSANAAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH [PDF]
, 2004 Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kewenangan Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah" merupakan suatu fenomena dengan adanya perubahan sistem pemerintahan kita menuju kearah yang lebih demokratis dengan penerapan otonomi daerah.
ENCIK MUHAMMAD FAUZAN, -
core
BATASAN RUMUSAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH
, 2022 Peraturan daerah dilihat dari dasar pembentukannya dan materi yang diatur sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup peraturan hukum administrasi. Keberadaan sanksi pidana dalam peraturan daerah hanya untuk memperkuat sanksi administratif.
Rudi Indrayani, .
core
Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 2019 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 mengenai pembebasan Pajak Bumi Bangunan dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017 mengenai pembebasan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI
Aida Nurul Hidayah, Suparno
doaj
Mengkiritisi Banyaknya Peraturan Daerah Bermasalah
Unisia, 2007 Parallel with the regional autonomy in the post-reformation era, regional governments and parliaments enthusiastically produce regulation as tools of fund-raising to support their regional development projects and welfares. Unfortunately, these promulgated regulations have, to large extent, breached both formal and substantial principles as legal ...
openaire +3 more sources
, 2019 Terjadinya tumpang tindih materi muatan peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten/kota dapat menimbulkan persoalan hukum, sebab jika tidak diatur dengan tepat maka kewenangan dalam implementasi (pelaksanaan) maupun penegakan ...
Iip, septian +2 more
core
PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH
Unes Journal of Swara Justisia, 2019 Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah.
Andi Desmon
doaj
Al-Adl : Jurnal Hukum, 2017 Abstract Constitutionally, Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that "Local government has the right to enact regional regulations and other regulations to implement autonomy and assistance tasks".
openaire +2 more sources
PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: Satu Analisis Singkat
, 2017 Artikel ini membahas mengenai otonomi daerah dan peraturan daerah bermasalah. Sejak otonomi dilaksanakan, peraturan daerah yang bermasalah tumbuh lebih buruk daripada masa sebelumnya.
Leo Agustino, Agustino, Leo
core +1 more source
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumBerdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko +6 more
doaj +1 more source