Results 111 to 120 of about 392,699 (167)

Upaya Dinas Perhubungan terhadap Penertiban Becak Motor di Kota Malang (Studi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor) [PDF]

, 2014
Di Kota Malang, keberadaan becak motor semakin banyak. Dan sebagai moda transportasi, banyak orang menggunakannya. Keberadaan becak motor di Kota Malang sendiri belum ada larangan, sehingga mereka bisa beroperasi di mana saja.
Widjaya, I. (Indra)
core  

PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah.
Andi Desmon
doaj  

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PRODUK-PRODUK HUKUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DI DIY [PDF]

, 2015
Tujuan dari penelitian “Implemetasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini adalah untuk menganalisis rumusan dan implementasi ...
Eny, Kusdarini
core  

PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH OLEH BPK (Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang teraudit oleh BPK Tahun Anggaran 2014-2016) [PDF]

, 2018
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK pada
Pembimbing, Dr. Hj. Liza Laila Nurwulan,SE. MSi,AK.,CA, Wiska Bahlis, 144020275   +1 more
core  

Mengkiritisi Banyaknya Peraturan Daerah Bermasalah

Unisia, 2007
Parallel with the regional autonomy in the post-reformation era, regional governments and parliaments enthusiastically produce regulation as tools of fund-raising to support their regional development projects and welfares. Unfortunately, these promulgated regulations have, to large extent, breached both formal and substantial principles as legal ...
openaire   +3 more sources

IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN BOYOLALI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 [PDF]

, 2016
FEBRIANI TRIWIYATNO. S.310211102. 2016. Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. . Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1).
TRIWIYATNO, FEBRIANI
core  

Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko, Willy Wibowo, Muhaimin Muhaimin, Yuliyanto Yuliyanto, Eko Noer Kristiyanto, Ulya Fajri Amriyeny, Dian Nurcahya Nurcahya   +6 more
doaj   +1 more source

Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang “Pajak Daerah” Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Restoran. (Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) [PDF]

, 2013
REZA SATYA PRATAMA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, Pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak ...
Pratama, R. S. (Reza)
core   +1 more source

Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Unes Journal of Swara Justisia
Pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di
Indah Pratiwi, Yuliandri, Dian Bhakti Setiawan   +2 more
doaj   +1 more source

Proses Pembentukan Kabupaten Cilacap Barat sebagai Upaya Pemekaran Kabupaten Cilacap [PDF]

, 2016
Pembentukan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan daerah yang bersandingan, atau ...
Lita Tyesta A.L.W, Indarja, Rosiful Amirudin*
core