Results 121 to 130 of about 392,699 (167)

Peran Regulasi Pemerintah Dalam Pengelolaan Risiko Bencana: Evaluasi Atas Kebijakan Peraturan Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kota Ambon

Jurnal Kawistara
Regulasi pemerintah yang efektif dianggap sebagai kunci dalam manajemen risiko bencana. Regulasi yang efektif dapat menciptakan kepastian dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana tak terduga seperti tsunami.
Novian Andri Akhirianto, Anies Ma'rufatin, Khusnul Setia Wardani, Widjo Kongko, Fretha Julian Kayadoe   +4 more
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DI JAWA BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH [PDF]

, 2017
Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1988 sampai saat ini, Indonesia telah mengeluarkan tiga kali perubahan undang-undang pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun ...
Yadi Supriatna, NPM : 131000303
core  

Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Air di Indonesia [PDF]

, 2013
Penggunaan air dan sumber air yang kurang bijaksana mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem sumber daya air dan peningkatan pencemaran, sehingga ketersediaan dalam kuantitas maupun kualitas semakin rentan.
Soenyoto, S. (Soedarmin)
core  

Kriminalisasi dalam Peraturan-peraturan Daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Politik Kriminal

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2004
There is any trend of criminal threat in theendorsed laws in Yogyakarta Special province. It especially deals with the regional tax viewed from criminal punishment perspective has been proportioned as the norm of regulation, it seems that to be forced socially and economically.
openaire   +3 more sources

Payung Hukum Pembentukan BUMDes

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian ...
Zulkarnain Ridlwan
doaj  

HAK UJI MATERIIL PERATURAN DAERAH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2019
Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive review dan judicial review. Executive review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial review merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki ...
openaire   +2 more sources

TIGA LANDASAN KEBERLAKUAN PERATURAN DAERAH (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum “Way Rilau” Kota Bandar Lampung)

Fiat Justisia, 2014
Menemukan dan menentukan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung kepada PDAM Way Rilau merupapakan tujuan yang hendak dicapai.
Muhtadi Muhtadi
doaj  

PERATURAN DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

LEX ET SOCIETATIS, 2016
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legalitas atau landasan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi otonomi daerah melahirkan pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Kepala Daerah.
openaire   +1 more source

PENGARUH HARGA TERHADAP PENAWARAN DAN PERMINTAAN MASKER SAAT PANDEMI COVID-19 DI DENPASAR BALI

, 2022
Marbun S, Berek KL.
europepmc   +1 more source

Penerapan Syariat Islam terhadap Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi

Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2015
The application of sharia in Indonesia has a strong historical roots, even predates the history of European law itself. So if there is a desire of some parties to implement it, it is not something fabricated or new demands are groundless,but already has ...
Nur Rohim Yunus
doaj