Results 141 to 150 of about 392,699 (167)

PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam ...
openaire   +1 more source

Inkonstitusionalitas Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah

2023
Tugas dan kewenangan baru yang diberikan oleh Pasal 249 Ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan ...
openaire   +1 more source

Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif

2018
Buku ini menguraikan bahwa ada ruang yang harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat. Sebab masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi, maka mereka berhak untuk turut menentukan hendak kemana jalannya negara. Peran tersebut sangat perlu untuk diimplementasikan dalam pembentukan peraturan daerah.
openaire   +1 more source

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2020
ABSTRAK Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Salah satu Provinsi yang mendapat status Otonomi Khusus adalah Provinsi Papua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 ...
openaire   +1 more source

Legislasi Peraturan Daerah Partisipatif

Al-'Adl, 2016
Local Regulation legislation is the constitutional mandate of Article 18 (6), which reads "Local Government reserves the right to stipulate Regional Regulations and other regulations to implement autonomy and duty of assistance". In the implementation of legislation as a form of regional autonomy based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Government,
openaire   +1 more source

REDESAIN SISTEM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Sistem pengujian peraturan daerah selama ini menerapkan pengujian ganda dimana yang satu dan lainnya saling kontradiktif. Secara normatif Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengujian peraturan daerah melalui eksekutif review, sementara Pasal 24 A ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
openaire   +1 more source

Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat [PDF]

, 2012
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah hanya ditekankan pada pengawasan represif saja, hal ini menimbulkan permasalahan baru, seperti berubahnya bentuk perwujudan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Perda. Perda dalam menjalankan urusan pemerintahan dapat menjadi baik jika pembentukan Perda tersebut dilakukan
openaire   +1 more source

Fungsi Badan Pembentuk Peraturan Daerah Dprd Kabupaten Tanah Datar Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

2019
Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia adalah lembaga yang para anggotanya di pilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam daerah otonom, Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan ...
openaire  

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, SISTEM PELAPORAN, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, 2023
exaly  

Implementasi Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah

2021
exaly