Results 131 to 140 of about 590,393 (155)
Some of the next articles are maybe not open access.

PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Program Pembentukan Perda merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam ...
openaire   +1 more source

Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif

2018
Buku ini menguraikan bahwa ada ruang yang harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat. Sebab masyarakat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi, maka mereka berhak untuk turut menentukan hendak kemana jalannya negara. Peran tersebut sangat perlu untuk diimplementasikan dalam pembentukan peraturan daerah.
openaire   +1 more source

REDESAIN SISTEM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH

Jurnal Legislasi Indonesia, 2018
Sistem pengujian peraturan daerah selama ini menerapkan pengujian ganda dimana yang satu dan lainnya saling kontradiktif. Secara normatif Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengujian peraturan daerah melalui eksekutif review, sementara Pasal 24 A ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
openaire   +1 more source

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

2020
ABSTRAK Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Salah satu Provinsi yang mendapat status Otonomi Khusus adalah Provinsi Papua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 ...
openaire   +1 more source

Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat [PDF]

open access: possible, 2012
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah hanya ditekankan pada pengawasan represif saja, hal ini menimbulkan permasalahan baru, seperti berubahnya bentuk perwujudan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Perda. Perda dalam menjalankan urusan pemerintahan dapat menjadi baik jika pembentukan Perda tersebut dilakukan
openaire   +1 more source

Legislasi Peraturan Daerah Partisipatif

2016
Local Regulation legislation is the constitutional mandate of Article 18 (6), which reads "Local Government reserves the right to stipulate Regional Regulations and other regulations to implement autonomy and duty of assistance". In the implementation of legislation as a form of regional autonomy based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Government,
openaire   +1 more source

Peraturan Daerah Tentang Penataan Pasar di Kabupaten Enrekang

Maspul Journal of Community Empowerment, 2023
exaly  

Home - About - Disclaimer - Privacy