IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO.11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN , KEAMANAN, DAN KEINDAHAN ( STUDI KASUS LARANGAN BERDAGANG DI TAMAN LANSIA KOTA BANDUNG ) [PDF]
ABSTRAK Implementasi Kebijakan merupakan suatu isu yang sering dibicarakan karena pelaksaaan impelementasi merupakan tolak ukur dari keberhasilan program-program pemerintah yang dicanangkan, salah satunya yaitu Implementasi ...
MOHAMAD RIZALDIN, 122010107
core
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Regulations in the area of regional autonomy is as a policy instrument in the regional administration of the widest. The formation of local regulations in accordance with the public interest its implementation should be based on the principles of local autonomy and substance of local regulations must not conflict with the public interest and the law is
openaire +2 more sources
Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi +2 more
openaire +2 more sources
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Kebasahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 mengenai pelepasan hak milik atas tanah bagi WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan dengan cara menggali landasan yuridis, landasan sosiologis dan ...
Adityo Nugroho
doaj +1 more source
Keberadaan dan Penerapan Peraturan Daerah Syari'ah sebagai Perundang-undangan pada Tingkat Daerah [PDF]
One of issue which often emerge in local goverment in Indonesia is Peraturan Daerah syari'ah, that is local regulation based on islamic law. Result of this research conclude that the Peraturan Daerah syari'ah is transformation of syaria as islamic law ...
Setiawan, D. B. (Dian)
core
Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah
Abstract: The authority in making the Regional Regulation (Perda) is a tangible manifestation of the application of the widely autonomy owned by a certain region. As a country that adheres to the principle of legality in each preparation and formation of legislation, the definition of regional authority in the preparation and establishment of local ...
openaire +2 more sources
Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]
Duile T.
europepmc +1 more source
Pemanfaatan Alokasi Dana untuk Memajukan Usaha Perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik (Studi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) [PDF]
Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa mengenai Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta dengan adanya tujuan Alokasi Dana Desa ...
Raditya, R. (Rizky)
core +1 more source
Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan [PDF]
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, yang dapat mendukung APBD untuk membiayai pengeluaran daerah ...
Montolalu, J. (Johny)
core
MEKANISME PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2010 [PDF]
Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah daerah mampu meningkatkan ...
Susanto, Nugroho
core

