Results 81 to 90 of about 590,393 (155)
Disaster resilient village-based approach to disaster risk reduction policy in Indonesia: A regulatory analysis. [PDF]
Arifin S +4 more
europepmc +1 more source
The Urgency Of Creating Regional Regulations For Supporting The Implementation Of Regional Autonomy
The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs.
Lies Ariany, Risni Ristiawati
doaj +1 more source
AMBIGUITAS PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH
Law No 32 Year 2004 about Local Government offers local government wide authority to manage and regulate their citizens’ interests and aspiration. Correspondingly, local government with local representatives formulates local regulations (Perda). In terms of the type and level as pointed out in the Law No 10 Year 2004 regarding Regulation Formulation,
openaire +1 more source
Informasi : peraturan perundang-undangan pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
iii, 92 p.; 30 ...
Yogyakarta. Propinsi Daerah Istimewa
core
Berita Daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011
Buku ...
Yogyakarta(Biro Hukum Sekretariat Daerah) +1 more
core
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu.
openaire +1 more source
PERATURAN-PERATURAN DAERAH BERMUATAN MATERI AJARAN ISLAM DI SUMATERA SELATAN
Indonesia as a country that consists of areas in the various islands with mileage close of central administration necessitates the existence of local governance as mandated in Article 18 of the Constitution NRI 1945.
Yazwardi Yazwardi
doaj
Mengkiritisi Banyaknya Peraturan Daerah Bermasalah
Parallel with the regional autonomy in the post-reformation era, regional governments and parliaments enthusiastically produce regulation as tools of fund-raising to support their regional development projects and welfares. Unfortunately, these promulgated regulations have, to large extent, breached both formal and substantial principles as legal ...
openaire +3 more sources
KEKUATAN MENGIKAT PERATURAN DAERAH PROVINSI TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA [PDF]
Negara pada hakikatnya merupakan organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa, dan negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki suatu kewibawaan (gezag) sehingga negara dapat memaksakan kehendaknya ...
MUHAMMAD RIZKI, 090610429 MH
core +1 more source

