Results 71 to 80 of about 1,174 (124)

AMBIGUITAS PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH

Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 2019
Law No 32 Year 2004 about Local Government offers local government wide authority to manage and regulate their citizens’ interests and aspiration. Correspondingly, local government with local representatives formulates local regulations (Perda). In terms of the type and level as pointed out in the Law No 10 Year 2004 regarding Regulation Formulation,
openaire   +1 more source

ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)

Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 mengenai pembebasan Pajak Bumi Bangunan dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017 mengenai pembebasan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI
Aida Nurul Hidayah, Suparno
doaj  

PERATURAN-PERATURAN DAERAH BERMUATAN MATERI AJARAN ISLAM DI SUMATERA SELATAN

Nurani, 2016
Indonesia as a country that consists of areas in the various islands with mileage close of central administration necessitates the existence of local governance as mandated in Article 18 of the Constitution NRI 1945.
Yazwardi Yazwardi
doaj  

Mengkiritisi Banyaknya Peraturan Daerah Bermasalah

Unisia, 2007
Parallel with the regional autonomy in the post-reformation era, regional governments and parliaments enthusiastically produce regulation as tools of fund-raising to support their regional development projects and welfares. Unfortunately, these promulgated regulations have, to large extent, breached both formal and substantial principles as legal ...
openaire   +3 more sources

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN IMPLIKASI DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH BAGI PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Al-Adl : Jurnal Hukum, 2017
Abstract Constitutionally, Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that "Local government has the right to enact regional regulations and other regulations to implement autonomy and assistance tasks".
openaire   +2 more sources

PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah.
Andi Desmon
doaj  

Optimalisasi Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Hiper-Regulasi di Indonesia

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, jumlah regulasi di Indonesia sampai dengan tahun 2024 ini berjumlah 52.676 regulasi yang terdiri dari 1.752 Undang-Undang, 217 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 4 ...
Sujatmiko Sujatmiko, Willy Wibowo, Muhaimin Muhaimin, Yuliyanto Yuliyanto, Eko Noer Kristiyanto, Ulya Fajri Amriyeny, Dian Nurcahya Nurcahya   +6 more
doaj   +1 more source

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

Jurnal Gagasan Hukum, 2019
Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu.
openaire   +1 more source

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017
The existence of regional authority to make regional regulations for their own region based on the principle of regional autonomy does not mean that the regional government is sovereign, because supervision and supreme power still remain in the hands of the central government. According to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government there are
openaire   +2 more sources

Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Ranperkada oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Unes Journal of Swara Justisia
Pembentukan Perda dalam rangka menjalankan semangat otonomi daerah saat ini telah mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas dianggap sebagai sesuatu yang positif dalam perkembangan pemerintahan di
Indah Pratiwi, Yuliandri, Dian Bhakti Setiawan   +2 more
doaj   +1 more source