Results 71 to 80 of about 392,699 (167)

PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH [PDF]

, 2008
Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah sehingga kedudukan DPRD sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah.
APRINO XAVERIUS, ROCKY
core  

PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPARTISIPASI DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016
Penulisan hukum ini berjudul tentang perlindungan kebebasan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
Putu Ayu Anastasia Wierdarini
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN ASAS PEMBAGIAN HABIS TUGAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT [PDF]

, 2018
Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 merupakan salah satu revolusi yang sangat baik untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia.
Aditia Restianda, 131000429
core  

Telaah Pelaksanaan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Jurnal Pemerintahan dan Politik
Background: The authority of DPRD to carry out the socialization of local regulations (Perda) through the allocation- absorption of the local regulation socialization budget (sosper) in the secretariat of certain DPRDs has become a polemic today.
jhon retei alfri sandi, Satriawan, Bismar Harris   +1 more
openaire   +2 more sources

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN HIBURAN KARAOKE

Jurnal Ius Constituendum, 2018
Otonom daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, sehingga Pemerintah Daerah Kudus melakukan pengaturan terhadap usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke.
Sukimin Sukimin
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI N0. 53 TAHUN 2011 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH [PDF]

, 2016
Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di satu sisi memberikan peluang yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengkreasinya yang kemudian dikemasnya dalam bentuk peraturan hukum daerah. Namun demikian di sisi
HENDI SURYADI, NPM 101000118
core  

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2008
Public’s participation in the process of legislation of local government ordinances is an important aspect for the sake of accommodating and representing public’s interest. Moreover, the said participation is also considered as a reflection of the justice and fairness.
openaire   +3 more sources

Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006
The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire   +3 more sources

Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

, 2022
Artikel ini menganalisis urgensi, aspek pengaturan, dan permasalahan Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dalam hukum tata negara di Indonesia. Dalam rangka mengharmoniskan Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan ...
Nita Thalia, Adib Rifqi Setiawan, Muhamad Irfan Khamid, Muhammad Akhyarudin   +3 more
openaire   +1 more source

PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik)

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ...
Armen Yasir
doaj