Results 61 to 70 of about 590,393 (155)

Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)

Fiat Justisia, 2014
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan
Muhtadi Muhtadi
doaj  

Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018
Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum, sangat ditentukan berbagai aspek.Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat Pusat ...
Taufik H. Simatupang
doaj   +1 more source

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2008
Public’s participation in the process of legislation of local government ordinances is an important aspect for the sake of accommodating and representing public’s interest. Moreover, the said participation is also considered as a reflection of the justice and fairness.
openaire   +3 more sources

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016

UIR Law Review, 2018
Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Oksep Adhayanto, Nurhasanah Nurhasanah
doaj   +1 more source

PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN KEPALA DAERAH

Yuridika, 2012
Decentralisation puts weigh in the dynamic of local government. As consequences of decentralization, local governments are entitled to enact local regulation in order to serve public services in the daily basis. Local regulation as the product of the Mayor of course does not stand alone.
Widiati, E. Prajwalita, Adam, Haidar
openaire   +3 more sources

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Buku I

, 2011
474 p.
Yogyakarta - Biro Hukum Sekretariat Daerah
core  

Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan [PDF]

, 2010
Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.
Zarkasi, A. (A)
core  

Formulation of Regional Regulations Based on Laws and Regulations

Journal of Law Justice
This study aims to analyze the principles, procedures, and authorities in the formation of Local Regulations (Perda) by local governments in Indonesia in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 32 ...
Hadi Tuasikal, Yan Piet Homer
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPARTISIPASI DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016
Penulisan hukum ini berjudul tentang perlindungan kebebasan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
Putu Ayu Anastasia Wierdarini
doaj   +1 more source

Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah

al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2013
Abstract: The authority in making the Regional Regulation (Perda) is a tangible manifestation of the application of the widely autonomy owned by a certain region. As a country that adheres to the principle of legality in each preparation and formation of legislation, the definition of regional authority in the preparation and establishment of local ...
openaire   +2 more sources