Results 61 to 70 of about 34,961 (164)
Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan
Muhtadi Muhtadi
doaj
Otonom daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, sehingga Pemerintah Daerah Kudus melakukan pengaturan terhadap usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke.
Sukimin Sukimin
doaj +1 more source
Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah
Abstract: The authority in making the Regional Regulation (Perda) is a tangible manifestation of the application of the widely autonomy owned by a certain region. As a country that adheres to the principle of legality in each preparation and formation of legislation, the definition of regional authority in the preparation and establishment of local ...
openaire +2 more sources
Penulisan hukum ini berjudul tentang perlindungan kebebasan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
Putu Ayu Anastasia Wierdarini
doaj +1 more source
Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire +3 more sources
Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Artikel ini menganalisis urgensi, aspek pengaturan, dan permasalahan Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dalam hukum tata negara di Indonesia. Dalam rangka mengharmoniskan Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan ...
Nita Thalia +3 more
openaire +1 more source
Peraturan praktis bagi penyelenggara otonomi daerah
xi, 1026 p.
Indonesia. Peraturan Otonomi Daerah
core
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Regulations in the area of regional autonomy is as a policy instrument in the regional administration of the widest. The formation of local regulations in accordance with the public interest its implementation should be based on the principles of local autonomy and substance of local regulations must not conflict with the public interest and the law is
openaire +2 more sources
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Buku I
474 p.
Yogyakarta - Biro Hukum Sekretariat Daerah
core
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Kebasahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 mengenai pelepasan hak milik atas tanah bagi WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan dengan cara menggali landasan yuridis, landasan sosiologis dan ...
Adityo Nugroho
doaj +1 more source

