Results 41 to 50 of about 1,174 (124)

Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Konstruksi Hukum, 2021
This study aims to determine the position and duties of the designer in the formation of regional regulations and the implementation of the designer's participation in the formation of regional regulations in Bali Province. The method in this legal research uses empirical legal research.
I Dewa Gede Anggarisna, I Gusti Bagus Suryawan, Luh Putu Suryani   +2 more
openaire   +2 more sources

Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif

Bhirawa Law Journal, 2020
Community participation in the formation of participatory local regulations is an important thing in running a democracy, community participation here must be given a forum to accommodate inputs that can later be used as a strong reason for the formation of local regulations.
Hikam Mambaul, Husein Muslimin, Riski Febria Nurita   +2 more
openaire   +1 more source

PERATURAN DAERAH DANA CADANGAN: STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN DAERAH [PDF]

Jurnal Legislasi Indonesia, 2021
Reformasi dan Perubahan Konstitusi yang terjadi di Indonesia telah membuka keran lahirnya otonomi daerah. Dampaknya daerah semakin otonom dan dapat melakukan pembangunan sesuai dengan kekuatan dan kreatifitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan otonomi daerah memberikan terjadinya kesenjangan.
openaire   +1 more source

Analisa yuridis keberlaukan peraturan daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dalam kerangka filsafat hukum

Progresif, 2019
Dinamika yang muncul dimasyarakat yang merasa hak hak asasinya dilanggar oleh beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali Tahun 2009-2029 maka analisa secara normatif terhadap ...
Kadek Julia Mahadewi
doaj   +1 more source

Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2007
The central government policy which granted the autonomy for some local governments has brought about the rise of local regulations which are drafted in accordance with the local aspirations. Accordingly, for the residences where their socio-historical backgrounds are marked with Islamic tradition, tends to aggregate Islamic values in the regulations ...
openaire   +4 more sources

Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya

Fiat Justisia, 2014
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj  

Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan kewenangan ...
Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono   +1 more
doaj   +1 more source

Efektivitas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah: Studi Kabupaten Gowa

Alauddin Law Development Journal, 2023
Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi Perda LAD ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif.
Imran Rosyadi Amin, Marilang, Abd. Rais Anwar   +2 more
openaire   +2 more sources

ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Limbago: Journal of Constitutional Law, 2023
Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2) Mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan ...
Armin, Ulfa, Kosariza, Kosariza, Ansorullah, Ansorullah   +2 more
openaire   +2 more sources

PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN KEPALA DAERAH

Yuridika, 2012
Decentralisation puts weigh in the dynamic of local government. As consequences of decentralization, local governments are entitled to enact local regulation in order to serve public services in the daily basis. Local regulation as the product of the Mayor of course does not stand alone.
Widiati, E. Prajwalita, Adam, Haidar
openaire   +3 more sources