Results 21 to 30 of about 392,699 (167)
EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
Badamai Law Journal, 2017 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik telah diatur dalam Undang-undang tentang Partai Politik, salah satunya adanya mahkamah partai politik. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ...
openaire +4 more sources
Unes Journal of Swara Justisia, 2019 Peraturan Daerah Kab./Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif.
Arles Arles
doaj +1 more source
Dialogia Iuridica, 2020 Undang Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi pejabat tata usaha negara untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah demi mencegah terjadinya ketidak sinkronan dan ketidak harmonisan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang ...
Aloysius Eka Kurnia
doaj +1 more source
Masalah-Masalah Hukum, 2010 Fenomena negatif daiam bidang iegislasi di era reformasi dan otonomi daerah, khususnya di kabupaten/koSa di Propinsi Sumatera Seiatan, dapat diminimalisasikan dengan upaya demokratisasi pembentukan peraturan daerah di bidang ekonomi, dengan cara ...
Muhammad Syaifuddin Mada Apriandi Zuhir Annalisa Yahanan
doaj +1 more source
ANALISIS KEWENANGAN BAGIAN HUKUM SETDA BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM MENANGANI PERKARA BANTUAN HUKUM
IBLAM Law Review, 2023 penelitan ini untuk mengetahui kewenangan bagian hukum setda kabupaten bolmut dalam penanganan perkara bantuan hukum. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penanganan perkara bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal.
Ivan Gathan +2 more
doaj +1 more source
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengawasan Peraturan Daerah
Jurnal Justiciabelen, 2021 Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) is a constitution organ. This one of state institutions is established and empowered by the 1945 Constitution. The existence of the Regional Representative Council is regulated in the provision of Chapter VII Article 22 C and Article 22 D of the 1945 Constitution.
openaire +3 more sources
Alauddin Law Development Journal, 2023 Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Sinjai. Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah: faktor penghambat pelaksanaan perda bagi masyarakat miskin dan upaya pemerintah untuk
Suardi Sumappa, Jumadi
doaj +1 more source
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 This article aims to examine the formalization of Islamic law in the form of a Sharia Regional Regulation (Perda) in Bulukumba. The approach in this research is juridical-normative. This approach is used to understand the phenomenon of the formalization of Islamic law in the Bulukumba area.
Abdul Syatar +6 more
openaire +2 more sources
Pandecta Research Law Journal, 2020 Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang dalam pembentukaannya untuk mewakili kepentingan daerah. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22 D ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tugas dan kewenangan tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor ...
Hanif Hardianto, Ratna Herwati
openaire +2 more sources
Diversi, 2022 Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan ...
Wahyu Adi Mudiparwanto, Ade Gunawan
doaj +1 more source