Results 21 to 30 of about 590,393 (155)

Perda DKI tentang Bangunan Gedung: Kedudukan Hukum Peraturan Daerah terhadap Peraturan Pemerintah dan Undang-undang

Jurnal Pamator, 2011
Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik di pusat maupun daerah termasuk di tingkat propinsi dan daerah tingkat II kabupaten/kotamadya.
Th. Andari Yurikosari
doaj   +1 more source

Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021
Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem ...
Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari   +1 more
doaj   +1 more source

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pengawasan Peraturan Daerah

Jurnal Justiciabelen, 2021
Regional Representative Council (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) is a constitution organ. This one of state institutions is established and empowered by the 1945 Constitution. The existence of the Regional Representative Council is regulated in the provision of Chapter VII Article 22 C and Article 22 D of the 1945 Constitution.
openaire   +3 more sources

EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH

Badamai Law Journal, 2017
Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji pentingnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) sebagai Peraturan Pelaksana yang didelegasikan pembuatannya oleh Peraturan Daerah (Perda) . Yang mendasari penulis melakukan penelitian ini adalah karena dalam prakteknya, banyak Pemerintah yang mengabaikan pembuatan Peraturan Kepala Daerah ...
openaire   +4 more sources

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Peraturan Daerah Kab./Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif.
Arles Arles
doaj   +1 more source

KOMPETENSI DAN PROSPEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA HASIL PELAKSANAAN EXECUTIVE PREVIEW TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Dialogia Iuridica, 2020
Undang Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan bagi pejabat tata usaha negara untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah demi mencegah terjadinya ketidak sinkronan dan ketidak harmonisan antara Peraturan Daerah dengan peraturan perundang ...
Aloysius Eka Kurnia
doaj   +1 more source

DEMOKRATISASI PERATURAN DAERAH: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan

Masalah-Masalah Hukum, 2010
Fenomena negatif daiam bidang iegislasi di era reformasi dan otonomi daerah, khususnya di kabupaten/koSa di Propinsi Sumatera Seiatan, dapat diminimalisasikan dengan upaya demokratisasi pembentukan peraturan daerah di bidang ekonomi, dengan cara ...
Muhammad Syaifuddin Mada Apriandi Zuhir Annalisa Yahanan
doaj   +1 more source

Kekeliruan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat

Jurnal Ceteris Paribus, 2023
Artikel ini didasarkan pada penelitian tentang kekeliruan bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini penting karena kekeliruan bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah daerah terkait dengan implementasi
Elly Delfia, M Yunis
doaj   +1 more source

ANALISIS KEWENANGAN BAGIAN HUKUM SETDA BOLAANG MONGONDOW UTARA DALAM MENANGANI PERKARA BANTUAN HUKUM

IBLAM Law Review, 2023
 penelitan ini  untuk mengetahui kewenangan bagian hukum setda kabupaten bolmut dalam penanganan perkara bantuan hukum. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan penanganan perkara bantuan hukum tidak berjalan secara maksimal.
Ivan Gathan, Roy Marthen Moonti, Yusrianto Kadir   +2 more
doaj   +1 more source

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT ADAT [PDF]

, 2021
Runtuhnya Orde Baru telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di negeri ini, yang semula kewenangan pemerintahan sangat terpusat di Jakarta kini didistribusikan ke daerah-daerah dalam suasana otonomi daerah.
Dore, Armansyah
core