Results 31 to 40 of about 392,699 (167)

PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

open access: yesHUKMY : Jurnal Hukum, 2021
Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang efektif dan berwibawa diperlukan sebuah instrumen hukum bagi PPNS Daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan, bagaimana instrumen hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah?
Heriyanto Heriyanto, Mustofa Mustofa
openaire   +2 more sources

KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN LEGISLASI DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDY DI DPRD KAB LAHAT) [PDF]

open access: yesLex Librum, 2014
Sesuai dengan UU no 17 tahun 2014 DPRD Kabupaten Lahat selaku Lembaga Legislatif mempunyai fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. Fungsi Legeslasi DPRD selaku "pembuat", Pembahasan dan pemutus sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah ...
Niko Pransisco
doaj   +1 more source

Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

open access: yesHalu Oleo Legal Research, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar hukum peraturan daerah memiliki legitimasi hukum. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis sinkronisasi hukum peraturan gubernur yang diterbitkan lebih dahulu terhadap peraturan daerah yang dibentuk.
Sumarfa, Sumarfa   +2 more
openaire   +3 more sources

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF MELALUI INISIATIF DPRD KOTA MATARAM

open access: yesJurnal IUS, 2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menilai dan memahami proses Pembentukan Regulasi Daerah yang Responsif melalui Inisiatif DPRD Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan literatur atau data sekunder sebagai data pada awalnya.
Darmin Darmin
doaj   +1 more source

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH MEMASUKKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

open access: yesJurnal Ilmu Hukum, 2020
The purpose of this study is to analyze the legal basis for the authority to form Joint Ministerial Regulations and how the legality of Regional Regulations that incorporate Joint Ministerial Regulations as the legal basis for establishing regional regulations.
openaire   +1 more source

Kedudukan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah

open access: yesJurnal Konstruksi Hukum, 2021
This study aims to determine the position and duties of the designer in the formation of regional regulations and the implementation of the designer's participation in the formation of regional regulations in Bali Province. The method in this legal research uses empirical legal research.
I Dewa Gede Anggarisna   +2 more
openaire   +2 more sources

Sejarah Pembentukan Peraturan Daerah

open access: yes, 2022
Dalam suatu negara hukum, sudah pasti segala aspek kehidupan bernegara diatur oleh hukum. Dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya berangkat dari suatu dasar hukum, inilah yang dimaksud oleh stufenbautheorie yang dianut dalam hierarki norma yang ada di Indonesia.
openaire   +1 more source

IMPLEMENTASI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA

open access: yesJournal Presumption of Law, 2019
Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan daerah yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan daerah adalah penyusunan naskah akademik.
Otong Syuhada, Nita Ariyanti
doaj   +1 more source

PERATURAN DAERAH DANA CADANGAN: STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN DAERAH [PDF]

open access: yesJurnal Legislasi Indonesia, 2021
Reformasi dan Perubahan Konstitusi yang terjadi di Indonesia telah membuka keran lahirnya otonomi daerah. Dampaknya daerah semakin otonom dan dapat melakukan pembangunan sesuai dengan kekuatan dan kreatifitas yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan otonomi daerah memberikan terjadinya kesenjangan.
openaire   +1 more source

KAJIAN APLIKASI KEBIJAKAN HUTAN KOTA DI KALIMANTAN TIMUR

open access: yesJurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 2016
Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung usaha-usaha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.63/2002 tentang hutan kota dan kebijakan teknis ...
Tien Wahyuni, Ismayadi Samsoedin
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy