Results 31 to 40 of about 34,961 (164)
Diversi, 2022 Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan ...
Wahyu Adi Mudiparwanto, Ade Gunawan
doaj +1 more source
KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN LEGISLASI DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDY DI DPRD KAB LAHAT) [PDF]
Lex Librum, 2014 Sesuai dengan UU no 17 tahun 2014 DPRD Kabupaten Lahat selaku Lembaga Legislatif mempunyai fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. Fungsi Legeslasi DPRD selaku "pembuat", Pembahasan dan pemutus sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah ...
Niko Pransisco
doaj +1 more source
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF MELALUI INISIATIF DPRD KOTA MATARAM
Jurnal IUS, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menilai dan memahami proses Pembentukan Regulasi Daerah yang Responsif melalui Inisiatif DPRD Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan literatur atau data sekunder sebagai data pada awalnya.
Darmin Darmin
doaj +1 more source
Pandecta Research Law Journal, 2020 Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang dalam pembentukaannya untuk mewakili kepentingan daerah. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22 D ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tugas dan kewenangan tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor ...
Hanif Hardianto, Ratna Herwati
openaire +2 more sources
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 This article aims to examine the formalization of Islamic law in the form of a Sharia Regional Regulation (Perda) in Bulukumba. The approach in this research is juridical-normative. This approach is used to understand the phenomenon of the formalization of Islamic law in the Bulukumba area.
Abdul Syatar +6 more
openaire +2 more sources
Jurnal Ilmu Hukum, 2020 The purpose of this study is to analyze the legal basis for the authority to form Joint Ministerial Regulations and how the legality of Regional Regulations that incorporate Joint Ministerial Regulations as the legal basis for establishing regional regulations.
openaire +1 more source
Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia
Rechtenstudent, 2022 Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Mohamad Roky Huzaeni, Nuril Firdausiah
openaire +1 more source
Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Halu Oleo Legal Research, 2019 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar hukum peraturan daerah memiliki legitimasi hukum. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis sinkronisasi hukum peraturan gubernur yang diterbitkan lebih dahulu terhadap peraturan daerah yang dibentuk.
Sumarfa, Sumarfa +2 more
openaire +3 more sources
Journal Presumption of Law, 2019 Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan daerah yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan daerah adalah penyusunan naskah akademik.
Otong Syuhada, Nita Ariyanti
doaj +1 more source
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT ADAT
, 2021 Runtuhnya Orde Baru telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di negeri ini, yang semula kewenangan pemerintahan sangat terpusat di Jakarta kini didistribusikan ke daerah-daerah dalam suasana otonomi daerah.
Dore, Armansyah
core