Results 31 to 40 of about 1,174 (124)
Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia
Rechtenstudent, 2022 Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Mohamad Roky Huzaeni, Nuril Firdausiah
openaire +1 more source
Diversi, 2022 Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan ...
Wahyu Adi Mudiparwanto, Ade Gunawan
doaj +1 more source
Sejarah Pembentukan Peraturan Daerah
, 2022 Dalam suatu negara hukum, sudah pasti segala aspek kehidupan bernegara diatur oleh hukum. Dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya berangkat dari suatu dasar hukum, inilah yang dimaksud oleh stufenbautheorie yang dianut dalam hierarki norma yang ada di Indonesia.
openaire +1 more source
KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN LEGISLASI DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDY DI DPRD KAB LAHAT) [PDF]
Lex Librum, 2014 Sesuai dengan UU no 17 tahun 2014 DPRD Kabupaten Lahat selaku Lembaga Legislatif mempunyai fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. Fungsi Legeslasi DPRD selaku "pembuat", Pembahasan dan pemutus sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah ...
Niko Pransisco
doaj +1 more source
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF MELALUI INISIATIF DPRD KOTA MATARAM
Jurnal IUS, 2018 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menilai dan memahami proses Pembentukan Regulasi Daerah yang Responsif melalui Inisiatif DPRD Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan literatur atau data sekunder sebagai data pada awalnya.
Darmin Darmin
doaj +1 more source
Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Halu Oleo Legal Research, 2019 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan gubernur yang diterbitkan tanpa dasar hukum peraturan daerah memiliki legitimasi hukum. Tujuan lainnya adalah untuk menganalisis sinkronisasi hukum peraturan gubernur yang diterbitkan lebih dahulu terhadap peraturan daerah yang dibentuk.
Sumarfa, Sumarfa +2 more
openaire +3 more sources
PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
HUKMY : Jurnal Hukum, 2021 Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang efektif dan berwibawa diperlukan sebuah instrumen hukum bagi PPNS Daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan, bagaimana instrumen hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah?
Heriyanto Heriyanto, Mustofa Mustofa
openaire +2 more sources
Asy-Syir'ah, 2017 Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/PUU-XIII/2015 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pemerintah tidak mempunyai kewenangan lagi ...
Efendi Efendi
doaj +1 more source
Journal Presumption of Law, 2019 Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembentukan peraturan daerah yang baik. Salah satu kegiatan perencanaan pembentukan peraturan daerah adalah penyusunan naskah akademik.
Otong Syuhada, Nita Ariyanti
doaj +1 more source
International Journal of Urban and Regional Research, Volume 48, Issue 4, Page 603-626, July 2024.Abstract The rise of the global supply chain has intensified the circulation of goods and capital across the world. While the body of literature on the politics and political‐economy aspects of logistical expansion has grown, little attention has been given to understanding how coastal fishers’ communities interact with the ongoing development of mega ...
Naimah Lutfi Abdullah Talib
wiley +1 more source