Results 31 to 40 of about 590,393 (155)
Alauddin Law Development Journal, 2023 Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Sinjai. Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah: faktor penghambat pelaksanaan perda bagi masyarakat miskin dan upaya pemerintah untuk
Suardi Sumappa, Jumadi
doaj +1 more source
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 This article aims to examine the formalization of Islamic law in the form of a Sharia Regional Regulation (Perda) in Bulukumba. The approach in this research is juridical-normative. This approach is used to understand the phenomenon of the formalization of Islamic law in the Bulukumba area.
Abdul Syatar +6 more
openaire +2 more sources
PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
HUKMY : Jurnal Hukum, 2021 Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang efektif dan berwibawa diperlukan sebuah instrumen hukum bagi PPNS Daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan, bagaimana instrumen hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah?
Heriyanto Heriyanto, Mustofa Mustofa
openaire +2 more sources
Pandecta Research Law Journal, 2020 Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang dalam pembentukaannya untuk mewakili kepentingan daerah. Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22 D ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tugas dan kewenangan tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor ...
Hanif Hardianto, Ratna Herwati
openaire +2 more sources
Jurnal Ilmu Hukum, 2020 The purpose of this study is to analyze the legal basis for the authority to form Joint Ministerial Regulations and how the legality of Regional Regulations that incorporate Joint Ministerial Regulations as the legal basis for establishing regional regulations.
openaire +1 more source
Diversi, 2022 Tujuan penelitian ini adalah mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha serta untuk menganalisa implementasi terkait dengan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan ...
Wahyu Adi Mudiparwanto, Ade Gunawan
doaj +1 more source
KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG DI KOTA AMBARAWA [PDF]
, 2009 Kebijakan otonomi daerah yang mulai diterapkan pada tahun 2001 hingga saat ini, belum dapat diimplimentasikan secara maksimal oleh banyak daerah di Indonesia.
SETYONO, Jawoto Sih, JUNIFAR, Imanda
core +1 more source
Renegotiating Boundaries on Bali Coastal Tourist Resorts [PDF]
This paper proposes a definition and application of the territorial boundary in Bali coastal tourist resorts between private owners and public space, to overcome ongoing disputes over land ownership between privately run organisations and the state.
Temple, Nicholas +2 more
core +3 more sources
KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN LEGISLASI DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDY DI DPRD KAB LAHAT) [PDF]
Lex Librum, 2014 Sesuai dengan UU no 17 tahun 2014 DPRD Kabupaten Lahat selaku Lembaga Legislatif mempunyai fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. Fungsi Legeslasi DPRD selaku "pembuat", Pembahasan dan pemutus sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah ...
Niko Pransisco
doaj +1 more source
Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia
Rechtenstudent, 2022 Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Mohamad Roky Huzaeni, Nuril Firdausiah
openaire +1 more source