Results 11 to 20 of about 392,699 (167)
Jurnal Legislasi IndonesiaAbstract There are quite significant regulatory changes regarding Regional Levy and Taxes after Law 1/2022. In this case,there was a closing provision which stated that existing regional regulations will be ineffective after two years since the new Law was issued. This research is aimed at answering research question, namely how are theproblems caused
Muhammad Hamzah Al Faruq +2 more
openaire +3 more sources
, 2023 Peraturan daerah merupakan salah satu jenis aturan undang-undang di jenjang daerah yang dibuat oleh pimpinan daerah, baik wilayah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota serta DPRD provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perda menekankan pada kewenangan daerah untuk membuat peraturan daerah, sedangkan aturan undang-undang lainnya secara teknis lebih jauh ...
Rasdiana Mustapa, Nur Fadillah
openaire +1 more source
KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH [PDF]
JURNAL AKTA YUDISIA, 2021 Regional Regulation which in principle are formed in the context of carrying out government affairs which are the authority of the regions, in fact are considered to be contrary to ministerial regulation. This is because the position and content of the ministerial regulation has not been regulated in the Law on the formation of regulation, while the ...
openaire +1 more source
Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Diversi, 2021 Penelitian ini mengkaji tentang implikasi hukum larangan prostitusi di Situbondo berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kesesuaian Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran ...
Allam Izza Naufal, Pujiyono Pujiyono
doaj +1 more source
When global norms meet local politics: Localising transparency in extractive industries governance
Environmental Policy and Governance, Volume 30, Issue 5, Page 263-275, September/October 2020., 2020 Abstract Processes of norm localisation play a crucial role in shaping the extent to which global governance norms are institutionalised at national and sub‐national levels. This article explores the politics of norm localisation through an empirical investigation of how global norms of “transparency” were localised in sub‐national processes of ...
Poppy Sulistyaning Winanti, Hasrul Hanif
wiley +1 more source
Ampera, 2022 Penelitian ini mengkaji fenomena yang berkaitan dengan perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah serta aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses perumusan perubahan kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya ...
Rahmat Shobri +2 more
doaj +1 more source
Jurnal Pamator, 2022 Peraturan daerah merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki.
Reva Dwi Insari, Safrida Safrida
doaj +1 more source
Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem ...
Supriyadi Supriyadi +1 more
doaj +1 more source
Jurnal Pamator, 2011 Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik di pusat maupun daerah termasuk di tingkat propinsi dan daerah tingkat II kabupaten/kotamadya.
Th. Andari Yurikosari
doaj +1 more source
Kekeliruan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat
Jurnal Ceteris Paribus, 2023 Artikel ini didasarkan pada penelitian tentang kekeliruan bahasa Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini penting karena kekeliruan bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah daerah terkait dengan implementasi
Elly Delfia, M Yunis
doaj +1 more source