Results 11 to 20 of about 34,961 (164)

Pembentukan Peraturan Daerah

, 2023
Peraturan daerah merupakan salah satu jenis aturan undang-undang di jenjang daerah yang dibuat oleh pimpinan daerah, baik wilayah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota serta DPRD provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perda menekankan pada kewenangan daerah untuk membuat peraturan daerah, sedangkan aturan undang-undang lainnya secara teknis lebih jauh ...
Rasdiana Mustapa, Nur Fadillah
openaire   +2 more sources

Sejarah Pembentukan Peraturan Daerah

, 2022
Dalam suatu negara hukum, sudah pasti segala aspek kehidupan bernegara diatur oleh hukum. Dalam hal pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya berangkat dari suatu dasar hukum, inilah yang dimaksud oleh stufenbautheorie yang dianut dalam hierarki norma yang ada di Indonesia.
Geofani Milthree Saragih
openaire   +2 more sources

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG [PDF]

, 2021
Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota.
Marpaung, Devi Siti Hamzah, Pratama, Amaral Devi   +1 more
core   +1 more source

Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Soppeng

Alauddin Law Development Journal, 2022
Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Soppeng” dimana pada penelitian ini mengangkat sebuah persoalan kebijakanpemerintah daerah terkait peraturan ...
Asri Wahyudi, Tri Suhendra Arbani
doaj   +1 more source

KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH [PDF]

JURNAL AKTA YUDISIA, 2021
Regional Regulation which in principle are formed in the context of carrying out government affairs which are the authority of the regions, in fact are considered to be contrary to ministerial regulation. This is because the position and content of the ministerial regulation has not been regulated in the Law on the formation of regulation, while the ...
openaire   +1 more source

Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Diversi, 2021
Penelitian ini mengkaji tentang implikasi hukum larangan prostitusi di Situbondo berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kesesuaian Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran ...
Allam Izza Naufal, Pujiyono Pujiyono
doaj   +1 more source

When global norms meet local politics: Localising transparency in extractive industries governance

Environmental Policy and Governance, Volume 30, Issue 5, Page 263-275, September/October 2020., 2020
Abstract Processes of norm localisation play a crucial role in shaping the extent to which global governance norms are institutionalised at national and sub‐national levels. This article explores the politics of norm localisation through an empirical investigation of how global norms of “transparency” were localised in sub‐national processes of ...
Poppy Sulistyaning Winanti, Hasrul Hanif
wiley   +1 more source

Tranformasi Kebijakan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif di Era New Normal (Studi Kasus diKabupaten Musi Banyuasin)

Ampera, 2022
Penelitian ini mengkaji fenomena yang berkaitan dengan perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah serta aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses perumusan perubahan kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya ...
Rahmat Shobri, Ahmad Syukri, Leo Andi Guna   +2 more
doaj   +1 more source

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Purwosari)

Jurnal Pamator, 2022
Peraturan daerah merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki.
Reva Dwi Insari, Safrida Safrida
doaj   +1 more source

Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021
Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem ...
Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari   +1 more
doaj   +1 more source