Results 11 to 20 of about 1,174 (124)
KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH [PDF]
JURNAL AKTA YUDISIA, 2021 Regional Regulation which in principle are formed in the context of carrying out government affairs which are the authority of the regions, in fact are considered to be contrary to ministerial regulation. This is because the position and content of the ministerial regulation has not been regulated in the Law on the formation of regulation, while the ...
openaire +1 more source
Alauddin Law Development Journal, 2022 Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Soppeng” dimana pada penelitian ini mengangkat sebuah persoalan kebijakanpemerintah daerah terkait peraturan ...
Asri Wahyudi, Tri Suhendra Arbani
doaj +1 more source
, 2023 Peraturan daerah merupakan salah satu jenis aturan undang-undang di jenjang daerah yang dibuat oleh pimpinan daerah, baik wilayah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota serta DPRD provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perda menekankan pada kewenangan daerah untuk membuat peraturan daerah, sedangkan aturan undang-undang lainnya secara teknis lebih jauh ...
Rasdiana Mustapa, Nur Fadillah
openaire +1 more source
Implikasi Hukum Larangan Prostitusi di Situbondo Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Diversi, 2021 Penelitian ini mengkaji tentang implikasi hukum larangan prostitusi di Situbondo berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa kesesuaian Peraturan Daerah Situbondo Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran ...
Allam Izza Naufal, Pujiyono Pujiyono
doaj +1 more source
When global norms meet local politics: Localising transparency in extractive industries governance
Environmental Policy and Governance, Volume 30, Issue 5, Page 263-275, September/October 2020., 2020 Abstract Processes of norm localisation play a crucial role in shaping the extent to which global governance norms are institutionalised at national and sub‐national levels. This article explores the politics of norm localisation through an empirical investigation of how global norms of “transparency” were localised in sub‐national processes of ...
Poppy Sulistyaning Winanti, Hasrul Hanif
wiley +1 more source
Ampera, 2022 Penelitian ini mengkaji fenomena yang berkaitan dengan perubahan kebijakan peraturan bupati yang dinaikkan menjadi peraturan daerah serta aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses perumusan perubahan kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya ...
Rahmat Shobri +2 more
doaj +1 more source
Jurnal Pamator, 2022 Peraturan daerah merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki.
Reva Dwi Insari, Safrida Safrida
doaj +1 more source
Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2021 Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem ...
Supriyadi Supriyadi +1 more
doaj +1 more source
Jurnal Pamator, 2011 Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik di pusat maupun daerah termasuk di tingkat propinsi dan daerah tingkat II kabupaten/kotamadya.
Th. Andari Yurikosari
doaj +1 more source
EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
Badamai Law Journal, 2017 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik telah diatur dalam Undang-undang tentang Partai Politik, salah satunya adanya mahkamah partai politik. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ...
openaire +4 more sources