Results 51 to 60 of about 392,699 (167)
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan kewenangan ...
Eriko Fahri Ginting +1 more
doaj +1 more source
Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor [PDF]
, 2014 Becak Bermotor merupakan angkutan umum yang sudah banyak ada di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya Becak Bermotor di berbagai daerah, tidak diikuti dengan keberadaan Peraturan di setiap daerah guna mengakomodir keberadaan Becak Bermotor di daerah ...
Desmawanto, M. H. (Mochammad)
core
Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia
Rechtenstudent, 2022 Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Mohamad Roky Huzaeni, Nuril Firdausiah
openaire +1 more source
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya
Fiat Justisia, 2014 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj
Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota di Kalimantan Timur [PDF]
, 2012 Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung USAha-USAha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.63/2002 tentang hutan kota dan kebijakan teknis ...
Samsoedin, I. (Ismayadi) +1 more
core
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ALAT BERAT DI KALIMANTAN TIMUR [PDF]
, 2012 Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor UntukAlat Berat Di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya meningkatkan pembangunan berusaha menggali Pendapatan Asli Daerah dari sektor pemungutan ...
NUN FADILAH MUSLIMAH, MUSLIMAH
core
IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG DEMOKRATIS OLEH PEMERINTAH DAERAH GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK [PDF]
, 2017 Praktek yang terjadi, walaupun sudah terdapat pengaturan mengenai Program Legislasi Daerah namun, faktanya terdapat banyak Perda yang bermasalah, dimana adanya 3.000 peraturan daerah se-Indonesia yang bermasalah.
Etsa Mohamad Rejaya, NPM : 091000377
core
Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif
Bhirawa Law Journal, 2020 Community participation in the formation of participatory local regulations is an important thing in running a democracy, community participation here must be given a forum to accommodate inputs that can later be used as a strong reason for the formation of local regulations.
Hikam Mambaul +2 more
openaire +1 more source
Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak) [PDF]
, 2017 Peraturan Daerah sebagai salah satu produk kebijakan publik tentunya harus diimplementasikan dan diawasi pelaksanaannya, ada banyak produk kebijakan publikyang dihasilkan tanpa adanya tindak lanjut, setelah ditetapkan tidak pernah disosialisasikan kepada
Dasril, M. (Muhamad)
core
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berperan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, baik secara substansi maupun dalam kegiatan harmonisasi, sehingga inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir ...
Taufik H Simatupang
doaj +1 more source