Results 51 to 60 of about 34,961 (164)

KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN TATA RUANG DI KOTA AMBARAWA [PDF]

, 2009
Kebijakan otonomi daerah yang mulai diterapkan pada tahun 2001 hingga saat ini, belum dapat diimplimentasikan secara maksimal oleh banyak daerah di Indonesia.
SETYONO, Jawoto Sih, JUNIFAR, Imanda
core  

Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya

Fiat Justisia, 2014
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj  

ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Limbago: Journal of Constitutional Law, 2023
Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2) Mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan ...
Armin, Ulfa, Kosariza, Kosariza, Ansorullah, Ansorullah   +2 more
openaire   +2 more sources

PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN KEPALA DAERAH

Yuridika, 2012
Decentralisation puts weigh in the dynamic of local government. As consequences of decentralization, local governments are entitled to enact local regulation in order to serve public services in the daily basis. Local regulation as the product of the Mayor of course does not stand alone.
Widiati, E. Prajwalita, Adam, Haidar
openaire   +3 more sources

Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berperan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, baik secara substansi maupun dalam kegiatan harmonisasi, sehingga inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir ...
Taufik H Simatupang
doaj   +1 more source

Bendahara Daerah dan Korupsi Pengelolaan Dana Daerah

Jurnal Belo, 2021
Korupsi dan Pemilihan Kepala Daerah saling berhubungan, otonomi daerah, pengolaan dana didaerah dapat dikelola oleh Kepala Daerah secara lebih leluasa apalagi didukung dengan pemilihan kepala daerah langsung, dengan biaya Pemilu yang besar yang tidak ...
Erwin Ubwarin
doaj   +1 more source

Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Pallangga

Alauddin Law Development Journal, 2020
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 Di Kecamatan Pallangga.
Eskawati Melinda Usman, Muhammad Yaasiin Raya   +1 more
doaj   +1 more source

Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan [PDF]

, 2010
Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.
Zarkasi, A. (A)
core  

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016

UIR Law Review, 2018
Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Oksep Adhayanto, Nurhasanah Nurhasanah
doaj   +1 more source

Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018
Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum, sangat ditentukan berbagai aspek.Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat Pusat ...
Taufik H. Simatupang
doaj   +1 more source