Results 141 to 147 of about 389,159 (147)
Some of the next articles are maybe not open access.
2020
ABSTRAK Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Salah satu Provinsi yang mendapat status Otonomi Khusus adalah Provinsi Papua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 ...
openaire +1 more source
ABSTRAK Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Salah satu Provinsi yang mendapat status Otonomi Khusus adalah Provinsi Papua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 ...
openaire +1 more source
Legislasi Peraturan Daerah Partisipatif
Al-'Adl, 2016Local Regulation legislation is the constitutional mandate of Article 18 (6), which reads "Local Government reserves the right to stipulate Regional Regulations and other regulations to implement autonomy and duty of assistance". In the implementation of legislation as a form of regional autonomy based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Government,
openaire +1 more source
REDESAIN SISTEM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH
Jurnal Legislasi Indonesia, 2018Sistem pengujian peraturan daerah selama ini menerapkan pengujian ganda dimana yang satu dan lainnya saling kontradiktif. Secara normatif Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pengujian peraturan daerah melalui eksekutif review, sementara Pasal 24 A ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia ...
openaire +1 more source
Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat [PDF]
, 2012 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah hanya ditekankan pada pengawasan represif saja, hal ini menimbulkan permasalahan baru, seperti berubahnya bentuk perwujudan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Perda. Perda dalam menjalankan urusan pemerintahan dapat menjadi baik jika pembentukan Perda tersebut dilakukan
openaire +1 more source
2019
Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia adalah lembaga yang para anggotanya di pilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam daerah otonom, Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan ...
openaire
Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia adalah lembaga yang para anggotanya di pilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam daerah otonom, Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan ...
openaire
penerapan pelaksanaan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2018Musana, Anis +2 more
openaire +1 more source