Results 51 to 60 of about 15,105 (105)

Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata [PDF]

, 2015
Perkembangan teknologi medis telah menjadi jawaban sementara bagi pasangan yang tak mempunyai keturunan selama bertahun-tahun. Salah satu kemajuan teknologi kedokteran untuk membantu pasangan suami isteri yang belum mempunyai keturunan adalah surrogate ...
Khairatunnisa, K. (Khairatunnisa)
core   +1 more source

Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan

Jurnal USM Law Review
This research examines the legal position of copyright intellectual property rights in marriage in Indonesia, whether it can be considered a dowry, and the implications in the context of marriage law and separation of assets.
Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Novita Angraeni   +2 more
doaj   +1 more source

Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia [PDF]

, 2015
Sebelum adanya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan campuran diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran atau Regeling Op De Gemengde Huwelijken disingkat GHR Stb. 1898 No. 158. Dengan diundangkannya UU No.
Edithafitri, A. S. (Ahmadika)
core   +1 more source

AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN TERHADAP HARTA PERKAWINAN

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2019
Perkawinan adalah sesuatu ikatan yang menaikkan derjat seseorang baik dimata masyarakat maupun dimata Allah swt.menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki,dengan adanya perkawinan maka maka harta yang didapat selama perkawinan adalah termasuk harta bersama ...
openaire   +1 more source

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 69/PUU-XII/2015

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017
: This Study discusses the legislation ratios of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its legal implications on the authority of a notary in the establishment of a marriage certificate after the Constitutional Court Decision Number ...
Wahyuni Wahyuni, Rachmat Safa’at, Muhammad Fadli   +2 more
doaj  

Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68k/pdt/2009) [PDF]

, 2015
Pertunangan merupakan bentuk hubungan antara laki-laki dengan perempuan untuk melanjutkan perkawinan di waktu tertentu. Pertunangan masih bisa dibatalkan dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat.
Savitri, K. G. (Kania)
core  

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN

Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 2019
Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang memperluas makna perjanjian perkawinan. Timbul persoalan baru yaitu bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian sebelum dikeluarkannya perjanjian kawin dengan adanya putus Mahkamah Konstitusi.
Made Subawa, Putu Astika Yasa
openaire   +2 more sources

Pertanggungjawaban Hutang-hutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan [PDF]

, 2017
Dalam perjalanannya suatu perkawinan dapat putus karena perceraian. Setelah putusnya perkawinan tidak semata-mata hilang kewajiban dan istri terutama mengenai hutang perkawinan.
Yunanto, Herni Widanarti, Julius Martin Saragih*
core  

Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik [PDF]

, 2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Kanonik serta bagaimana pengaturan anak luar kawin menjadi anak sah.
Mangiri, C. M. (Christine)
core   +1 more source

Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan

Unes Journal of Swara Justisia
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan).
Rice Marta, Azmi Fendri , Delfiyanti
doaj   +1 more source