Results 21 to 30 of about 25,700 (134)

Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi

Jurnal Ilmu Kenotariatan, 2020
Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 memberikan perubahan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dimana sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung menjadi
Firman Floranta Adonara
doaj   +1 more source

Konstitusionalitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi : Studi Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020

Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2023
Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, (dalam hal ini, konstitusionalitas lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang adalah  Dewan Perwakilan Rakyat ) untuk melakukan perbaikan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022  Tentang Cipta Kerja , artinya, untuk ‘mengulang kembali’
openaire   +1 more source

Perbedaan Pandangan Terhadap Pembatasan Hak Dipilih Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Putusan Mahkamah Agung

Lareh Law Review, 2023
In general elections, the public has the right, namely, not to vote, and the right to be elected. The right to be elected is the right of citizens to be elected as members of deliberative bodies or representatives of the people in a general election. Article 240 paragraph (1) letter g of the General Election Law regulates restrictions on the right to ...
Qaidah Bazilah Bazlaa, Dian Bakti Setiawan, Feri Amsari   +2 more
openaire   +2 more sources

Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat terus memunculkan persoalan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pelemahan supremasi konstitusi di Indonesia.
Ahmad Yani
doaj   +1 more source

MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Masalah-Masalah Hukum, 2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi.
Madaskolay Viktoris Dahoklory
doaj   +1 more source

Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Legislasi Indonesia, 2019
Ketidakpercayaan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi tentu menjadi satu masalah dalam proses pencarian keadilan di Indonesia. Hanya dikarenakan Ketua Mahkamah Konstitusi diduga melakukan lobi-lobi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dianggap Mahkamah Konstitusi tidak lagi objektif ...
openaire   +2 more sources

Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi, 2016
Constitutional Court received a petition for the constitutionality of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment of the Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Three issues are addressed in this study is about (1) the legal standing of the applicant in ...
openaire   +5 more sources

STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM KEWARISAN PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Al-Mizan, 2022
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kedudukan anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 ...
Muhammad Zul Figgar, Faisal Saidi
doaj   +1 more source

Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi [PDF]

Jurnal Konstitusi, 2020
Kebijakan perusahaan atau instansi yang melarang seorang pegawai menikah dengan rekan kerja sering dianggap wajar untuk mencegah konflik kepentingan dan penurunan kinerja pegawai. Akibatnya pasangan pegawai itu berada pada pilihan yang sulit yakni terpaksa berhenti bekerja ataukah merahasiakan status perkawinan mereka. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa
Winda Wijayanti, Alboin Pasaribu
openaire   +2 more sources

PENTINGNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) BAGI PARA PIHAK DEMI TERCIPTANYA DUE PROCES OF LAW

IBLAM Law Review, 2022
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta menguraikan penerapan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Trias Saputra, Jatarda Mauli Hutagalung
doaj   +1 more source