Results 31 to 40 of about 25,700 (134)

STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS

Jurnal Konstitusi
Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 menandakan sedang adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, utamanya terkait penentuan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus ...
Muwaffiq Jufri, Agung Ali Fahmi, Paul Atagamen Aidonojie, Lin Asyiqoh, Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni   +4 more
doaj   +1 more source

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI: PEMBATALAN LARANGAN PERNIKAHAN PEGAWAI SATU ATAP

Masalah-Masalah Hukum, 2018
Mahkamah Konstitusi mengabulkan perlindungan hak konstitusional pekerja yang melaksanakan pernikahan sesama pekerja dalam satu atap perusahaan. Sebelum terbit putusan Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, merasa dirugikan ...
Septina Lia Triastuti
doaj   +1 more source

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020
Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan bertentangan  dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ...
Sukirno Sukirno, Nur Adhim
doaj   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010 terhadap Anak dari Perkawinan Siri [PDF]

, 2015
Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
Pahlefi, P. (Pahlefi)
core  

Sustainable Cultural Development: the Fate of Balinese Adat Village Posterior the Enactment of Law Number 6 Year 2014 Concerning Village [PDF]

, 2015
Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat tergantung pada kehendak pemerintah yang berkuasa. Pemerintah Desa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan ...
Nurjaya, I. N. (I)
core   +3 more sources

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR [PDF]

, 2016
ABSTRAKRizki Ryan Octa : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,71),pp,bibl.(Kurniawan, S.H.,
RIZKI RYAN OCTA
core  

Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung

Jurnal Konstitusi, 2016
Normatively constitutional court and supreme of court has on equal position with a different authority. However, there is a relationship of authority and point of contact. Morever, potential to cause disharmony on law enforcement. For example, on implementation of the constitutional court’s decision directly followed by the decision of the supreme ...
openaire   +3 more sources

Ketidakpastian Praktik Hukum Acara dan Variasi Amar Putusan Pengujian Formil

Jurnal Konstitusi
amar putusan uji formil di luar ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memperlihatkan fenomena ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan perkara yang diatur Pasal 36 Peraturan Mahkamah ...
Ilhamdi Putra, Beni Kharisma Arrasuli
doaj   +1 more source

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU–VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH YANG DIAKUI DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Unnes Law Journal, 2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan  judicial review terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pro-kontra di kalangan tokoh masyarakat menyangkut pengertian dan ...
Eddo Febriansyah
doaj   +1 more source

SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 [PDF]

, 2017
Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.
Riki Yuniagara
core