Results 31 to 40 of about 36,442 (194)
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2023 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, (dalam hal ini, konstitusionalitas lembaga yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat ) untuk melakukan perbaikan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja , artinya, untuk ‘mengulang kembali’
openaire +1 more source
Lareh Law Review, 2023 In general elections, the public has the right, namely, not to vote, and the right to be elected. The right to be elected is the right of citizens to be elected as members of deliberative bodies or representatives of the people in a general election. Article 240 paragraph (1) letter g of the General Election Law regulates restrictions on the right to ...
Qaidah Bazilah Bazlaa +2 more
openaire +2 more sources
Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi
Jurnal Legislasi Indonesia, 2019 Ketidakpercayaan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi tentu menjadi satu masalah dalam proses pencarian keadilan di Indonesia. Hanya dikarenakan Ketua Mahkamah Konstitusi diduga melakukan lobi-lobi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dianggap Mahkamah Konstitusi tidak lagi objektif ...
openaire +2 more sources
Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi
Jurnal Konstitusi, 2016 Constitutional Court received a petition for the constitutionality of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas and Law No. 8 of 2011 on the Amendment of the Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Three issues are addressed in this study is about (1) the legal standing of the applicant in ...
openaire +5 more sources
MENILIK ARAH POLITIK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Masalah-Masalah Hukum, 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan semangat berkonstitusi.
Madaskolay Viktoris Dahoklory
doaj +1 more source
Al-Mizan, 2022 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kedudukan anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 ...
Muhammad Zul Figgar, Faisal Saidi
doaj +1 more source
Konstitusionalitas Perkawinan Antar-Pegawai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi [PDF]
Jurnal Konstitusi, 2020 Kebijakan perusahaan atau instansi yang melarang seorang pegawai menikah dengan rekan kerja sering dianggap wajar untuk mencegah konflik kepentingan dan penurunan kinerja pegawai. Akibatnya pasangan pegawai itu berada pada pilihan yang sulit yakni terpaksa berhenti bekerja ataukah merahasiakan status perkawinan mereka. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa
Winda Wijayanti, Alboin Pasaribu
openaire +2 more sources
Masalah-Masalah Hukum, 2018 Mahkamah Konstitusi mengabulkan perlindungan hak konstitusional pekerja yang melaksanakan pernikahan sesama pekerja dalam satu atap perusahaan. Sebelum terbit putusan Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017, banyak pekerja kehilangan pekerjaan, merasa dirugikan ...
Septina Lia Triastuti
doaj +1 more source
IBLAM Law Review, 2022 Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta menguraikan penerapan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Trias Saputra, Jatarda Mauli Hutagalung
doaj +1 more source
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ...
Sukirno Sukirno, Nur Adhim
doaj +1 more source