Results 81 to 90 of about 56,955 (174)

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah [PDF]

open access: yes, 2017
Implementation of regional autonomy (decentralization) is an effort to improve the performance of governance in the region both in the legislature (DPRD) and executive (head area), and also the local bureaucracy, each district / city has full authority ...
Saputra, G. E. (Gumilar)
core  

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan) [PDF]

open access: yes, 2015
: Implementation of Bureaucracy for Improvement The Integrated Licencing Service in Pasuruan City (Study in Departement of Investment and Integrated Licencing Service Pasuruan City).
Tanti, E. D. (Errica)
core  

Di Penghujung Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Bagaimana Capaian RB Indonesia

open access: yesJurnal Wacana Kinerja
Reformasi birokrasi adalah salah satu kebijakan strategis yang diambil pemerintah untuk mewujudkan visi pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Masrully Masrully
doaj  

Forming Process, Pattern and The Need for Intergovernmental Management in Indonesia [PDF]

open access: yes, 2012
Cooperation among neighbouring region is commonly termed regional cooperation. Inter-region cooperation in the study of public administration is categorized as public management especially intergovernmental management.
Warsono, Hardi
core  

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DENGAN MENGGUNAKAN MODIFIKASI INDEKS PENGELOLAAN ASET

open access: yesJurnal Akuntansi Trisakti
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan usulan perbaikan dalam penerapan Indeks Pengelolaan Aset dalam mengukur kinerja Barang Milik Negara sebagai Indikator antara dalam pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi.
Octarina Yuhani, D. Setyaningrum
semanticscholar   +1 more source

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I

open access: yesUnnes Law Journal, 2014
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I mempunyai tugas pokok yaitu menghimpun penerimaan pajak. Sebagaimana telah diketahui, peran penerimaan pajak dalam mengisi kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pembangunan ...
Suwandoko Suwandoko
doaj   +1 more source

Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Kabupaten Batang (Kepemimpinan Yoyok Riyo Sudibyo, Periode 2012 – 2017) [PDF]

open access: yes, 2017
Bureaucracy reform is an attempt to reform and change the governance system that concerns the aspects of human resources and work procedures. The spirit of reform is basically contained in the vision of Batang District "Realization of Effective, Clean ...
Ahmad, M. M. (Mashun)   +2 more
core  

Inovasi sebagai Pilar Reformasi Birokrasi: Kajian Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Organisasi Sektor Publik

open access: yesFuture Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced
Reformasi birokrasi di sektor publik membutuhkan pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Tifani Efendi, Aldri Frinaldi
semanticscholar   +1 more source

Budaya Hukum sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia

open access: yesJurnal Magister Hukum Udayana, 2018
The purpose of this research is to know the legal culture as the driving factor of the realization of regional bureaucracy reform in Indonesia. The method used is the method of normative juridical research with conceptual approaches, legislation, and ...
Jamiat Akadol
doaj   +1 more source

Evaluasi Kebijakan Reformasi Struktur Birokrasi Pemerintah Kecamatan (suatu Studi di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud) [PDF]

open access: yes, 2016
The purpose of this study was to determine the extent of strucral reform policies of thegovernment bureaucracy districts governed by the PP.No.19 of 2008 to realize the efficiency andeffectiveness of government administration districts,especially in Sub ...
Mayore, M. (Marsuki)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy