Results 11 to 20 of about 89 (78)
After 24 years of reform, the people passionately anticipate direct general elections as a process of power transition and evaluation of the performance of political parties over the previous five years.
Muhammad Oky Fauzi +1 more
doaj +2 more sources
Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu 2019 Oleh Penyidik ​​Satreskrim Polres Solok Kota diawali dengan kegiatan Penyidik ​​mendampingi Bawaslu untuk menerima temuan/laporan dugaan tindak pidana Pemilu, selanjutnya paling ...
Rizky Mahesa Febriandi
doaj +1 more source
Penelitian ini akan membahas tentang, pertama, efektifitas sanksi pidana bersyarat dalam konteks penegakan demokrasi di Provinsi Kalimantan Selatan., kedua, pertimbangan hukum majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana pemilu pada Pemilihan Umum ...
Muhammad Syahrial Fitri, Hanafi Hanafi
doaj +1 more source
Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum oleh Bawaslu (Studi Kasus Mamuju Tengah)
Penelitian inimengkaji tentangPenegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh ...
Wahyu Diansyah, Tri Suhendra Arbani
doaj +1 more source
Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Di Kota Palopo
Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahuisejauh mana peran kepolisian dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota Palopo dan u n t u k m e n g e t a h u i faktor apa saja yang menghambat dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kota ...
Amiruddin Pabbu, Irpan Irpan
doaj +1 more source
Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan
Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan sebab penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh belum berkeadilan dan model penegakan hukum tindak pidana pemilu di Provinsi Aceh yang berkeadilan. Kajian ini menjadi perlu oleh karena pelaksanaan
Mohd. Din +2 more
doaj +1 more source
Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Simalungun [PDF]
This paper aims to analyze the role of the Election Supervisory Body and the obstacles faced in handling election crimes in Simalungun Regency. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative.
Michael Richard Siahaan +2 more
openaire +1 more source
Kepala Daerah yang tertangkap dalam kasus korupsi merupakan sebuah fenomena di Indonesia, biaya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang mahal mengakibatkan membutuhkan uang yang banyak, sehingga ditawari oleh pemik modal yang harus diberi proyek ...
Erwin Ubwarin
doaj +1 more source
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI LUAR TERITORIAL OLEH BAWASLU – RI PERSPEKTIF IUS CONSTITUTUM
Pemilihan Umum Republik Indonesia, bukan hanya dilaksanakan di Indonesia, namun juga dilaksakan diluar negeri. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan ...
Andi Intan Purnamasari +2 more
doaj +1 more source
Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar
Pidana pemilu adalah Seluruh perbuatan pidana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis ...
Ichsan Ariansyah Muchtar, Andi Safriani
doaj +1 more source

