Results 21 to 30 of about 89 (78)
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA GAKKUMDU
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK), 2023 Abstrak Pemilu menjadi parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, demokrasi sendiri sencara sederhana adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Dalam upaya penegakan hukum pidana Pemilu, maka dibentuklah suatu sistem hukum
Elfahmi Lubis, null Mona Agustina Nedy
openaire +1 more source
Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 2022 Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilihan umum membentuk Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk mengawal penegakan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tercapai pemilihan umum yang tertib dan adil serta dalam terbentuknya ...
Bukhari Alhuda
doaj +1 more source
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU
MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 2023 In Indonesia, violations of election crimes are not something new. In fact, violations of election crime are almost always found in every election period that take place. During the last election period in 2019 to be exact, there were around 548 findings and reports of election crimes that reached the court examination stage. And in the previous period
openaire +1 more source
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU
Jurnal Keadilan Pemilu, 2022 The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily ...
openaire +1 more source
Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 2018 Kecurangandan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon sangat mungkin terjadi. Salah satu kasus kecurangan dalam pemilu yang menari kperhatian adalah kecurangan yang dilakukan oleh ...
Endik Wahyudi, Sujana Donandi S
doaj +1 more source
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia
Jurnal Konstruksi Hukum, 2020 In a general election, election crime is bound to occur, in the handling of election criminal acts, it is necessary to have regulations regarding the regulation and sanctions against election criminal offenders to achieve legal certainty regarding the handling of election crimes.
I Gusti Bagus Yoga Sastera +2 more
openaire +2 more sources
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online
Alauddin Law Development Journal, 2020 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian ...
Andi Arvian Agung, Erlina Erlina
doaj +1 more source
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemilu di Desa Mekarsari, Bekasi
Abdi Bhara, 2023 As a consequence of the Unitary State of the Republicof Indonesia which upholds the democratic process, GeneralElections (Pemilu) are needed to elect people's representativesboth in the legislative body and elect the president as head of theexecutive body.
Lukman Hakim, Endang Hadrian
openaire +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia) [PDF]
Mimbar Keadilan, 2015 Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dari jenis perbuatan, orangnya, dan peradilan yang mengadili. Tindak Pidana pemilu, merupakan kejahatan dengan dimensi baru. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dari penegak hukum, terutama dalam menentukan subjek hukum, unsur, perbuatan.
openaire +2 more sources
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2022 Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tindakan yang mengganggu sistem elektronik pemilu. Tulisan ini bersifat konstruktif dengan tujuan menjelaskan urgensi pengaturan hukum tindak pidana pemilu elektronik pada Pemilu
openaire +1 more source