Results 41 to 50 of about 49,409 (137)

Perbandingan Unsur Penyalahgunaan Wewenang Antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan [PDF]

open access: yes, 2018
Diterbitkannya undang-undang No. 30 tentang administrasi pemerintahan yang memberikan mandat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang menimbulkan dualisme pengujian.
Arif Layanra Riza, 141000210
core  

Dalil Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai Dasar Pemenuhan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

open access: yesMa’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 2023
Abstract: This legal research analyses and examines several problems. First, how criminal law examines corruption cases that result in environmental damage as a permanent impact of corruption in accordance with the provisions of national legislation; second, whether the ratio decidendi used by the judge is correct in deciding the corruption case as a ...
Wahyu Febrianto, Sri Afriani, Eni Jaya
openaire   +1 more source

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

open access: yesSyiar Hukum, 2019
Eksploitasi lingkungan oleh korporasi di Provinsi Jawa Barat menimbulkan berbagai kerusakan ekosistem, tetapi penegakan hukum kesulitan menuntut pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.
siti suryati
doaj   +1 more source

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DIBIDANG PERBANKAN [PDF]

open access: yes, 2017
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKANSyahril*Dr. Mohd. Din, S.H., M.H**Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum***ABSTRAKKorupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya dapat terjadi pada sector ...
Syahril
core  

PEMBUKTIAN UNSUR NIAT DIKAITKAN DENGAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

open access: yesJurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2015
Untuk dapat mengungkap kesalahan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang diajukan ke muka sidang, maka penuntut umum harus untuk dapat membuktikan kesalahan tersebut. sehingga penuntut umum dibebani untuk melakukan pembuktian dimana dengan alat-alat bukti yang diajukan itu membuat terang akan kebenaran suatu tindak pidana ...
openaire   +3 more sources

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARKAN PADA KETERANGAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 DAN KUHP

open access: yesJurnal Wawasan Yuridika, 2016
ABSTRAKSeorang notaris terkadang tanpa diketahuinya ada  keterangan palsu yang disampaikan para pihak, yang kemudian menjadi dasar pembuatan akta autentik.
Hilda Sophia Wiradiredja
doaj   +1 more source

Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan

open access: yesJurnal USM Law Review, 2023
  This research aims to analyze the obstacles in handling election crimes and find the ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes.
Surahman Surahman   +4 more
doaj   +1 more source

KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.) [PDF]

open access: yes, 2016
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan ...
FILIA PRATAMA, DEVAN
core  

Percobaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Selesai [PDF]

open access: yes, 2015
Dalam Hukum Pidana di Indonesia, suatu percobaan (Poging) merupakan delik yang belum selesai atau belum sempurna sebagai suatu tindak pidana. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa “percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat ...
Zamatea, Z. (Zaid)
core   +1 more source

KONSTRUKSI HUKUM DALAM PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

open access: yesSANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2017
In this research, the author saw in two court judgments which taken out by the District Court (PN) of Raba Bima, number 341/Pid.B/2014/PN.R.bi and the High Court of Mataram (PT), number 20/Pid/2015/PT.Mtr. Both of judgments are strengthen each other, it defendant is in the period of detention during 19 years in prison. However, the  verdict/judgment of
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy