Results 41 to 50 of about 49,409 (137)
Perbandingan Unsur Penyalahgunaan Wewenang Antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan [PDF]
Diterbitkannya undang-undang No. 30 tentang administrasi pemerintahan yang memberikan mandat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang menimbulkan dualisme pengujian.
Arif Layanra Riza, 141000210
core
Abstract: This legal research analyses and examines several problems. First, how criminal law examines corruption cases that result in environmental damage as a permanent impact of corruption in accordance with the provisions of national legislation; second, whether the ratio decidendi used by the judge is correct in deciding the corruption case as a ...
Wahyu Febrianto, Sri Afriani, Eni Jaya
openaire +1 more source
Eksploitasi lingkungan oleh korporasi di Provinsi Jawa Barat menimbulkan berbagai kerusakan ekosistem, tetapi penegakan hukum kesulitan menuntut pertanggungjawaban hukum korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.
siti suryati
doaj +1 more source
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DIBIDANG PERBANKAN [PDF]
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEJAHATAN DI BIDANG PERBANKANSyahril*Dr. Mohd. Din, S.H., M.H**Dr. Mujibussalim, S.H., M.Hum***ABSTRAKKorupsi adalah salah satu tindak pidana yang tidak hanya dapat terjadi pada sector ...
Syahril
core
PEMBUKTIAN UNSUR NIAT DIKAITKAN DENGAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Untuk dapat mengungkap kesalahan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang diajukan ke muka sidang, maka penuntut umum harus untuk dapat membuktikan kesalahan tersebut. sehingga penuntut umum dibebani untuk melakukan pembuktian dimana dengan alat-alat bukti yang diajukan itu membuat terang akan kebenaran suatu tindak pidana ...
openaire +3 more sources
ABSTRAKSeorang notaris terkadang tanpa diketahuinya ada keterangan palsu yang disampaikan para pihak, yang kemudian menjadi dasar pembuatan akta autentik.
Hilda Sophia Wiradiredja
doaj +1 more source
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
This research aims to analyze the obstacles in handling election crimes and find the ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes.
Surahman Surahman +4 more
doaj +1 more source
KAJIAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.) [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan ...
FILIA PRATAMA, DEVAN
core
Percobaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai Delik Selesai [PDF]
Dalam Hukum Pidana di Indonesia, suatu percobaan (Poging) merupakan delik yang belum selesai atau belum sempurna sebagai suatu tindak pidana. Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa “percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat ...
Zamatea, Z. (Zaid)
core +1 more source
KONSTRUKSI HUKUM DALAM PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
In this research, the author saw in two court judgments which taken out by the District Court (PN) of Raba Bima, number 341/Pid.B/2014/PN.R.bi and the High Court of Mataram (PT), number 20/Pid/2015/PT.Mtr. Both of judgments are strengthen each other, it defendant is in the period of detention during 19 years in prison. However, the verdict/judgment of
openaire +2 more sources

