Results 71 to 80 of about 49,409 (137)

Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) [PDF]

, 2017
Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia dimulai sejak Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, telah menunjukkan arah positif. Namun, hasilnya belum optimal.
Yani, M. A. (Mas)
core  

PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai)

Jurnal Mercatoria, 2017
Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjai memiliki dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Jalinson Damanik, Taufik Siregar
doaj  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM KASUS MALPRAKTEK MEDIK MENURUT KUHP [PDF]

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab apa saja yang dibebankan kepada seorang Dokter dan sanksi yang dibebankan kepada dokter tersebut ketika melakukan Malpraktik medik.
LATIFAH, NURUL
core  

PERBANDINGAN KUALIFIKASI DELIK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DENGAN DELIK SUAP DALAM KASUS KORUPSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP) KOTA BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG -UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI [PDF]

, 2018
Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dalam penanganan memerlukan tekad dan usaha yang kuat dari pemerintah tidak terkecuali aparat penegak hukum. Pungutan liar (pungli) merupakan semua bentuk pungutan yang tidak resmi
FAJAR RIZKI MAULANA, 141000205
core  

Penerapan Unsur Tindak Pidana Pasal 379a KUHP “Penipuan sebagai Mata Pencaharian”

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
This study aims to analyze the implementation and proof of elements of criminal acts as required by Article 379a of the Criminal Code, specifically in cases where fraud is used as a livelihood. A normative legal approach is used with an analysis of legal documents and court decisions. The two results show the main aspects: (a) objective evidence in the
null David Bani Adam, null Safar Dwi Kurniawan, null Arif Rakhman   +2 more
openaire   +1 more source

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PASAL 359 KUHP

Journal Presumption of Law, 2020
Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya sering  di sebut dengan tabrak lari.
Riky Pribadi, Diki Maryana
doaj   +1 more source

Penggelapan Uang dan Surat Berharga oleh Pegawai Negeri sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Pasal 8 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [PDF]

, 2016
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan tindak pidana jabatan pada umumnya dalam KUHPidana dan bagaimana cakupan tindak pidana penggelapan uang dan surat berharga dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana ...
Kurniawan, M. (Muhamad)
core  

Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP

Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
The crime of murder is a crime that can cause the death of a person, this is committed individually and violates the applicable provisions of the Criminal Code Book II Chapter XIX (articles 338-350). Basically, murder is carried out with an element of intent.
null Hindriyani Hindriyani, null Heriyanto Heriyanto   +1 more
openaire   +1 more source

Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2016
The main issue in this research is whether the power abuse in Corruption is still an absolute competence of Corruption Justice or is shifted into the administrative justice in post-regulation of Government Administration Act. This is a research on normative law that is analytical prescriptive through conceptual approach, statute approach, and case ...
openaire   +3 more sources

INTERPRETASI KERUGIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016
Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat, dilakukan untuk kepentingan pelaku. Akselerasi teknologi  informasi yang didukung dengan kemampuan intelektual pelaku menyebabkan tindak pidana ini semakin mudah ...
Wayan Santosa
doaj   +1 more source